JCCNetwork.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan atas pengakuan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, yang menyebut pernah berkonsultasi dengan lembaga antirasuah tersebut pada 2024. Konsultasi itu berkaitan dengan aktivitas Raffi sebagai pekerja seni yang tetap menjalankan pekerjaan komersial meskipun telah menduduki jabatan sebagai pejabat publik.
KPK menegaskan bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan dalam bidang pencegahan korupsi dan selalu membuka kesempatan bagi masyarakat maupun pejabat publik untuk berkonsultasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap aktivitas dan pelaksanaan tugas tidak menimbulkan potensi pelanggaran hukum, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan konsultasi merupakan salah satu bentuk layanan pencegahan yang dapat dimanfaatkan oleh siapa saja. Menurutnya, KPK tidak membatasi pihak tertentu yang ingin meminta penjelasan ataupun berkonsultasi mengenai persoalan yang berpotensi berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
“Kami perlu sampaikan bahwa KPK pada ranah pencegahan memang selalu terbuka kepada siapa saja untuk kemudian melakukan konsultasi,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Budi menjelaskan, selain memberikan ruang konsultasi, KPK juga dapat melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan tugas serta berbagai kegiatan yang membutuhkan upaya pencegahan korupsi.
Pendampingan tersebut dilakukan untuk membantu mengidentifikasi potensi persoalan sejak awal, sehingga risiko terjadinya penyimpangan dapat diminimalkan sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.
Ia menambahkan, KPK juga dapat memberikan sejumlah rekomendasi kepada pihak yang berkonsultasi. Rekomendasi tersebut bertujuan memperkuat langkah mitigasi terhadap berbagai kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi dengan beragam modus.
“Kemudian KPK memberikan rekomendasi-rekomendasi supaya potensi terjadinya tindak pidana korupsi dengan berbagai modusnya ini bisa kita cegah dan mitigasi sejak awal karena itu memang ranah kewenangan dari pencegahan,” katanya.
Pernyataan KPK tersebut muncul setelah Raffi Ahmad sebelumnya mengungkapkan bahwa dirinya pernah meminta penjelasan kepada lembaga antirasuah mengenai kelanjutan aktivitas profesionalnya sebagai pekerja seni setelah dipercaya mengemban jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden.
Pengakuan itu disampaikan Raffi melalui sebuah video yang diunggah pada akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad dan berkolaborasi dengan akun pribadinya, @raffinagita1717, pada Senin (16/11).
Dalam video tersebut, Raffi menjelaskan bahwa konsultasi dilakukan pada 2024. Salah satu hal yang menjadi pembahasannya adalah mengenai kemungkinan tetap menerima tawaran pekerjaan komersial, termasuk endorsement dan bentuk kerja sama lainnya, meskipun dirinya telah menjalankan tugas sebagai pejabat publik.
“Pada 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya,” kata Raffi.
Raffi menyebut, berdasarkan hasil konsultasi tersebut, dirinya memperoleh penjelasan bahwa aktivitas sebagai pekerja seni yang tetap menerima tawaran kerja sama tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
Ia kemudian menyampaikan bahwa penjelasan tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangannya untuk tetap menjalankan pekerjaan di dunia hiburan di tengah tanggung jawabnya sebagai pejabat negara.
“Dari hasil konsultasi itu, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Meski demikian, Raffi mengakui bahwa menjalankan dua peran sekaligus, yakni sebagai pekerja seni dan pejabat publik, membutuhkan pertimbangan yang lebih luas. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut ketentuan hukum, tetapi juga berkaitan dengan etika, kepatutan, serta kepercayaan masyarakat terhadap jabatan yang diembannya.
Karena itu, ia menyatakan bahwa setiap keputusan mengenai aktivitas profesionalnya harus mempertimbangkan tanggung jawab dan posisi sebagai pejabat publik. Kepercayaan masyarakat, menurutnya, menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Pengakuan Raffi mengenai konsultasi dengan KPK tersebut juga muncul di tengah sorotan publik terhadap polemik pengadaan jasa pemengaruh atau influencer di lingkungan pemerintah.
Sebelum menyampaikan penjelasan mengenai konsultasinya dengan KPK, Raffi terlebih dahulu menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat terkait polemik kerja sama pengadaan jasa influencer yang melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Kerja sama pengadaan jasa influencer pada periode 2024 hingga 2026 tersebut menjadi perhatian setelah nilai keseluruhannya disebut mencapai Rp14,7 miliar.
Besarnya nilai kerja sama itu memunculkan perhatian dan pertanyaan publik mengenai pelaksanaan pengadaan jasa pemengaruh di lingkungan kementerian, termasuk aspek transparansi dan kepatutan penggunaan anggaran.
Dalam situasi tersebut, penjelasan Raffi mengenai konsultasi dengan KPK menjadi bagian dari respons terhadap sorotan atas aktivitas profesionalnya sebagai pekerja seni sekaligus pejabat publik.
Sementara itu, KPK kembali menegaskan pentingnya langkah pencegahan melalui konsultasi dan pendampingan. Lembaga antirasuah tersebut membuka ruang bagi setiap pihak untuk memperoleh rekomendasi agar potensi penyimpangan dapat dikenali dan diantisipasi sejak tahap awal.
Dengan demikian, KPK menempatkan konsultasi sebagai salah satu instrumen pencegahan korupsi, sedangkan pejabat publik tetap perlu memperhatikan aspek etika, kepatutan, transparansi, dan kepercayaan masyarakat dalam menjalankan tanggung jawab jabatannya.















