JCCNetwork.id- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2027 sebesar Rp6.136.941. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 7,1 persen atau bertambah Rp407.065 dibandingkan UMP 2026 yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp5.729.876.
Penetapan kenaikan upah minimum tersebut diumumkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, setelah melalui serangkaian pembahasan bersama unsur pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang tergabung dalam Dewan Pengupahan DKI Jakarta.
Dengan keputusan tersebut, pekerja di Ibu Kota akan memperoleh upah minimum sebesar Rp6,13 juta per bulan pada 2027. Kenaikan ini menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah dalam menyesuaikan tingkat penghasilan pekerja dengan kebutuhan kesejahteraan serta perkembangan kondisi ekonomi.
Pramono menjelaskan, penetapan UMP Jakarta 2027 telah dituangkan dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2027.
Menurutnya, keputusan tersebut tidak diambil secara sepihak oleh pemerintah daerah. Besaran kenaikan upah telah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari perwakilan buruh maupun kalangan pengusaha.
Ia menegaskan, Pemprov DKI berupaya menghadirkan kebijakan pengupahan yang mampu memberikan perlindungan dan kepastian bagi para pekerja tanpa mengabaikan kemampuan dunia usaha dalam menjalankan kegiatan ekonominya.
Pramono menyebut, peningkatan kesejahteraan buruh menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan besaran UMP tahun depan. Namun, pemerintah juga harus memperhatikan keberlangsungan perusahaan agar kebijakan kenaikan upah tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap pelaku usaha.
Karena itu, proses pembahasan dilakukan dengan mempertemukan kepentingan seluruh pihak yang berkaitan langsung dengan kebijakan pengupahan di Jakarta.
Gubernur yang merupakan politikus senior PDI Perjuangan tersebut mengungkapkan, pembahasan mengenai penetapan UMP 2027 berlangsung selama tiga hari. Dalam periode tersebut, pemerintah daerah bersama unsur buruh dan pengusaha berupaya mencapai kesepakatan mengenai besaran upah minimum yang akan diberlakukan mulai tahun depan.
Ia mengapresiasi keterlibatan seluruh pihak yang telah mengikuti proses pembahasan hingga keputusan dapat diselesaikan lebih cepat dari batas waktu yang telah ditentukan.
Pramono juga mengaku bersyukur karena penetapan UMP DKI Jakarta 2027 berhasil dirampungkan pada 20 November 2026. Padahal, pemerintah daerah masih memiliki waktu hingga 21 November 2026 untuk menyelesaikan keputusan tersebut.
Menurutnya, keberhasilan menyelesaikan pembahasan sebelum tenggat waktu menunjukkan adanya komunikasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah, perwakilan pekerja, serta kalangan pengusaha.
“Batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tetapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya,” pungkasnya.
Dengan ditetapkannya UMP sebesar Rp6.136.941, Pemprov DKI Jakarta berharap kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian penghasilan bagi pekerja sekaligus menjaga iklim usaha tetap kondusif.
Kenaikan sebesar 7,1 persen itu juga menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan hidup masyarakat pekerja dan kemampuan dunia usaha menghadapi dinamika perekonomian pada 2027.
Keputusan tersebut selanjutnya menjadi dasar pemberlakuan upah minimum bagi pekerja di wilayah DKI Jakarta sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
















