JCCNetwork.id- Pemerintah mempercepat penguatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penyusunan regulasi turunan yang fokus pada rantai pasok pangan berbasis lokal. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas amanat Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang menugaskan Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk mengoordinasikan lintas kementerian dan lembaga.
Koordinasi tersebut mencakup sejumlah sektor strategis, mulai dari peningkatan kapasitas produksi, jaminan ketersediaan dan keterjangkauan pangan, hingga transparansi informasi harga. Sejumlah kementerian yang terlibat antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, serta Badan Pangan Nasional.
Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan, Nani Hendiarti, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah merampungkan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) yang secara khusus mengatur sistem rantai pasok bahan baku lokal untuk mendukung keberlanjutan program MBG.
Menurut Nani, keberadaan regulasi tersebut menjadi krusial untuk memastikan program dapat berjalan optimal. Pasalnya, keberlangsungan MBG sangat bergantung pada ketersediaan bahan pangan yang stabil dan berkelanjutan, dengan prioritas utama berasal dari produksi dalam negeri.
“Karena kalau nggak ada bahan pangannya kan nggak bisa nih berjalan programnya dan diharapkannya bahan pasokan pangan itu berasal dari lokal,” kata Nani Hendiarti dalam acara Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) National Summit 2026 di Jakarta, Minggu.
Ia menjelaskan, penguatan rantai pasok berbasis lokal tidak hanya bertujuan menjamin ketersediaan bahan baku, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Pelibatan berbagai elemen seperti koperasi desa, pelaku UMKM, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), peternak, hingga nelayan dinilai mampu menekan biaya logistik sekaligus memperpanjang daya simpan bahan pangan.
Pemerintah juga mendorong pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk membangun ekosistem distribusi pangan yang berkelanjutan di tingkat wilayah. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan kemandirian pangan sekaligus memperkuat ekonomi lokal.
Selain penyusunan Permenko, pemerintah tengah mengembangkan sejumlah instrumen pendukung, seperti proyek percontohan, petunjuk teknis, serta regulasi tambahan dari Badan Gizi Nasional guna memastikan implementasi berjalan efektif di lapangan.
Meski demikian, pemerintah mengakui adanya tantangan dalam penerapan sistem ini, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Keterbatasan infrastruktur dan kapasitas produksi lokal membuat sejumlah daerah belum mampu memenuhi kebutuhan bahan baku secara mandiri dalam waktu dekat.
Sebagai solusi, pemerintah menyiapkan skema tambahan anggaran untuk mendukung distribusi dan pengadaan pangan di wilayah tersebut. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi jembatan sambil tetap mendorong pembangunan ekosistem pangan lokal secara bertahap.
“Ada kebijakan baru untuk menambah namanya biaya tambahan untuk yang lokasi-lokasi terpencil itu setelah kami lihat tidak bisa (mendapatkan pasokan pangan lokal dalam waktu dekat), tapi dengan itu tetap mereka harus membangun ekosistem di lokasinya masing-masing ke depannya,” ujar Nani.
Dengan langkah tersebut, pemerintah menargetkan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berjalan efektif dalam jangka pendek, tetapi juga mampu membangun fondasi ketahanan pangan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
