JCCNetwork.id- Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menolak tegas wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Penolakan ini disampaikan sebagai respons atas usulan yang kembali diangkat oleh Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar.
Dalam pernyataannya, Said Iqbal memperingatkan bahwa mekanisme pemilihan oleh DPRD justru akan meningkatkan potensi praktik politik transaksional dan politik uang secara lebih masif. Ia menilai, dengan hanya melibatkan segelintir anggota dewan, biaya untuk mempengaruhi hasil pemilihan akan menjadi lebih murah dan lebih mudah dilakukan.
“Kalau dipilih lewat DPRD, potensi money politics akan terjadi secara lebih brutal karena ongkosnya jauh lebih murah. Cukup dengan segelintir anggota DPRD, dugaan permainan uang sangat mungkin terjadi,” kata Said Iqbal.
Menjawab argumen bahwa Pilkada langsung dinilai mahal, Said Iqbal menegaskan bahwa akar masalahnya bukan pada mekanisme langsung, melainkan pada praktik politik uang itu sendiri.
Sebagai solusi dan upaya mempertahankan Pilkada langsung, Partai Buruh mengusulkan adanya transparansi data hasil suara. Usulan tersebut berupa pembagian data penghitungan suara di tingkat TPS hingga rekapitulasi kepada seluruh partai politik peserta pemilu, guna mencegah kecurangan dan manipulasi.
“Kalau semua partai tahu hasil suara masing-masing, ruang manipulasi bisa ditekan,” ucap dia.
