300 Pengusaha Sawit Rugikan Negara Rp 300 Triliun Siap-Siap Ditindak

BACA JUGA

OLAHRAGA

TECHNOLOGY

HIBURAN

JCCNetwork.id- Adik dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan adanya 300 pengusaha yang terlibat dalam pengemplangan pajak yang menyebabkan kebocoran pendapatan negara hingga Rp 300 triliun. Pernyataan ini disampaikan Hashim dalam sebuah diskusi bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) pada 12 Oktober 2024.

Menurut Hashim, Prabowo sudah mengantongi nama-nama para pengusaha yang terlibat dalam penggelapan pajak ini. Informasi tersebut diterima Prabowo dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh. Data ini juga telah dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

- Advertisement -

“Ini data yang Pak Prabowo dapat dari Luhut dan Ateh (BKPK) dan dikonfirmasi dari LHK ada jutaan hektar kawasan hutan diokupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar,” terang Hashim yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra dalam diskusi bersama Kadin, (12/10/2024).

“Dan kami dapat data bisa sampai Rp 300 triliun yang belum bayar ini. Ini data yang dihimpun dari pemerintah. So, saat ini Pak Prabowo, kita sudah dapat daftar 300 lebih, saya tidak lihat kawan-kawan Kadin di dalam daftar itu, tapi akan saya cek lagi,” tambah Hashim.

Hashim, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, menambahkan bahwa para pengusaha tersebut mendirikan perkebunan sawit secara ilegal, sehingga pajak dari aktivitas mereka tidak pernah masuk ke kas negara.

- Advertisement -

“Ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal. Ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar (pajak),” ujarnya.

Masalah kebocoran anggaran telah menjadi salah satu topik yang sering diangkat oleh Prabowo Subianto sejak kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Bahkan, pada masa itu, Prabowo kerap dijuluki “Prabocor” karena sering membahas persoalan kebocoran pendapatan negara.

Dalam menghadapi permasalahan ini, Prabowo telah menyiapkan langkah strategis, salah satunya adalah pembentukan Kementerian Penerimaan Negara. Sebelumnya, Prabowo dikabarkan akan membentuk Badan Penerimaan Negara, namun rencana tersebut diubah menjadi kementerian.

“Ada Asta Cita ke 8 itu Badan Penerimaan Negara. Itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada,” ujarnya

Langkah ini diharapkan mampu menutup celah kebocoran pajak yang selama ini merugikan negara, terutama dari sektor perkebunan sawit yang menjadi sorotan. Kebijakan ini juga diproyeksikan dapat mengoptimalkan penerimaan negara guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan di masa pemerintahan Prabowo Subianto.

- Advertisement -

BACA LAINNYA

Gunung Dukono Erupsi, Abu Capai 300 Meter

JCCNetwork.id- Aktivitas vulkanik Gunung Dukono yang berada di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, kembali menunjukkan peningkatan dengan terjadinya erupsi pada Senin, 16 November 2026....

BERITA TERBARU

EKONOMI

TERPOPULER