JCCNetwork.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil mantan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean, pekan depan untuk melakukan klarifikasi terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap laporan yang menyebutkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah harta kekayaan yang tercatat dengan aktivitas keuangan yang dilaporkan.
“Yang Purwakarta kita sudah keluarkan surat tugasnya dan mungkin Minggu depan akan diundang untuk klarifikasi,” ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dikutip, Jumat (17/5/2024).
Pemanggilan Rahmady Effendy ini dilatarbelakangi oleh laporan yang mengungkapkan bahwa ia mampu memberikan pinjaman uang yang nilainya melebihi jumlah kekayaan yang tercatat dalam LHKPN.
“Makanya hartanya Rp6 miliar tapi kok dilaporkan dia memberikan pinjaman sampai Rp7 miliar, kan gitu nggak masuk di akal ya,” jelasnya.
“Jadi kita klarifikasi, nanti kita kasih tahu lah hasilnya apa kira-kira ya. Tapi ini sekali lagi dampak dari karena ada harta berupa saham di perusahaan lain,” sambung Pahala.
Selain itu, KPK juga akan menginvestigasi lebih lanjut tentang kepemilikan saham oleh istri Rahmady di sebuah perusahaan. Pahala menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan telah mengatur mengenai investasi pegawai di perusahaan swasta, sehingga klarifikasi ini penting untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi.
“Kita akan klarifikasi, karena istrinya ini yang Komisaris Utama. Jadi nama PT-nya apa segala macam kan nggak disebut ya, nanti kita lihat di situ,” ucapnya.
Pemanggilan ini menunjukkan komitmen KPK untuk menegakkan transparansi dan akuntabilitas pejabat publik dalam melaporkan harta kekayaan mereka. Hasil dari klarifikasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kepatuhan Rahmady Effendy terhadap aturan yang berlaku serta menepis dugaan ketidakwajaran dalam laporan kekayaannya.
