JCCNetwork.id- Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey, menilai Indonesia tidak memiliki urgensi untuk menjadi anggota permanen Board of Peace (BOP) yang disebut dibentuk atas inisiatif Amerika Serikat. Menurutnya, keanggotaan tersebut justru berpotensi membebani keuangan negara yang otomatis terasa sampai dapur-dapur rakyat sekaligus membuka ruang kompromi politik yang bertentangan dengan semangat kebangsaan Indonesia.
Kelrey menyebut kewajiban kontribusi sekitar 1 miliar dolar AS atau setara puluhan triliun rupiah harus dihitung secara cermat karena tidak memberikan manfaat strategis yang jelas bagi Indonesia. Ia menegaskan, tanpa kepastian mandat internasional yang sah, keanggotaan permanen dalam BOP berisiko hanya menjadi instrumen politik global.
Ia juga menyoroti bahwa BOP bukan organ resmi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, meskipun dikaitkan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Dalam praktik hukum internasional, legitimasi suatu lembaga perdamaian menuntut mandat multilateral yang transparan, partisipasi para pihak yang berkonflik, serta mekanisme akuntabilitas yang jelas standar yang menurutnya belum terlihat dalam struktur BOP.
Lebih jauh, ia menilai keterlibatan Indonesia berpotensi memberi ruang kerja sama strategis antara Amerika Serikat dan Israel yang dapat melemahkan perjuangan kemerdekaan Palestina. Sikap tersebut, katanya, tidak sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia.
“Jika forum ini digunakan untuk melegitimasi kepentingan geopolitik tertentu dan bukan menghadirkan keadilan bagi Palestina, maka Indonesia harus menolak keras,” tegas Kelrey dalam keterangannya kepada awak media, Kamis (18/02/2026).
Kelrey juga mengingatkan bahwa kondisi sosial-ekonomi dalam negeri seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah. Ia menggambarkan bahwa dalam satu tahun terakhir banyak masyarakat menghadapi tekanan ekonomi berat yang diibaratkannya sebagai “kanker kemiskinan” yang terus menggerogoti kehidupan rakyat.
Menurutnya, dari luar kondisi negara tampak stabil, namun realitas di lapangan menunjukkan banyak keluarga berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Ia menilai terdapat kesenjangan antara laporan administratif dan kenyataan sosial yang dirasakan masyarakat.
“Kalau menteri-menteri bidang ekonomi dan sosial benar-benar turun ke lapangan, mereka akan melihat langsung beratnya kehidupan masyarakat. Di atas kertas rakyat terlihat bahagia, tetapi di bawah, banyak yang sedang bertahan hidup,” ujarnya.
Karena itu, Kelrey menilai pengeluaran dana besar untuk forum internasional yang belum jelas manfaatnya tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat. Ia menegaskan anggaran negara seharusnya diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi domestik, pengentasan kemiskinan, serta perlindungan sosial yang lebih nyata.
Dalam pernyataannya, Kelrey juga mengajak masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menolak rencana keanggotaan permanen Indonesia dalam BOP. Ia meminta pemerintah mendengarkan suara publik yang menginginkan fokus negara diarahkan pada kesejahteraan rakyat dan konsistensi terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.
Ia secara khusus mendesak Presiden Prabowo Subianto agar segera menarik Indonesia dari keterlibatan dalam BOP sebelum komitmen politik dan keuangan negara semakin jauh.
“Ini bukan hanya soal diplomasi luar negeri, tetapi soal keberpihakan negara kepada rakyatnya sendiri dan kepada bangsa yang masih terjajah. Karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat menolak Indonesia masuk BOP dan meminta Presiden segera menarik diri,” tegas Kelrey.
Kelrey menekankan bahwa setiap forum perdamaian internasional harus melibatkan Palestina secara penuh, menetapkan keputusan kolektif seluruh anggota, serta memastikan dana internasional diarahkan untuk rehabilitasi kemanusiaan terutama di Gaza. Tanpa perubahan mendasar tersebut, keikutsertaan Indonesia dalam BOP dinilai berpotensi menyimpang dari prinsip konstitusi, solidaritas kemerdekaan, dan arah politik luar negeri nasional.
