JCCNetwork.id- Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA). Keputusan ini berarti PRIMA tidak akan dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum 2024.
Dilansir dari situs web MA pada Kamis (10/8/2023), MA telah memutuskan untuk menolak permohonan PK tersebut dengan amar putusan yang menyatakan “PK tidak diterima”.
Putusan ini diambil pada tanggal 8 Agustus 2023 oleh majelis hakim di MA yang terdiri dari Irfan Fachruddin (Ketua), Cerah Bangun, dan Yodi Martono Wahyunadi sebagai anggota, untuk mengadili perkara PK yang diajukan oleh DPP PRIMA.
PRIMA masih menantikan putusan Mahkamah Agung terkait permohonan kasasi yang telah diajukan pada akhir Mei lalu terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan vonis penundaan pemilu 2024 oleh PN Jakpus.
Ketua Umum PRIMA, Agus Jabo, mengatakan, “Saat ini kami masih menunggu hasil kasasi MA. Kami berharap masih ada peluang bahwa MA akan mengabulkan permohonan kasasi kami.”
Sebelumnya, PRIMA telah mengajukan PK ke MA setelah mendapat putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor perkara 468/G/SPPU/2022/PTUN.JKT pada 19 Januari 2023. Putusan tersebut menolak gugatan sengketa yang diajukan oleh PRIMA terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena PRIMA gagal melewati verifikasi administrasi sebagai peserta Pemilu 2024.
Perlu diingat bahwa perkara ini berbeda dengan kasus yang ditangani oleh PN Jakpus, di mana sebelumnya PN Jakpus telah mengabulkan permohonan PRIMA untuk penundaan pemilu namun kemudian putusan ini dianulir oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta.
