JCCNetwork.id- Direktur Gerakan Perbahan, Muslim Arbi, menyoroti langkah Badan Reserse Kriminal Polri menaikkan kasus Guru Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana ke tahap penyidikan.
Padahal suara mantan Wakil Mentri Hukum dan HAM era Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyoni (SBY) itu murni suara rakyat. Denny mewakili jutaan rakyat yang mendambakan demokrasi tanpa tekanan.
“Kiacuan Prof Denny itu bentuk penyampaian pendapat di muka umum. Sama – sama sudah tahu. Itu di jamin UUD 1945 pasal 28E dan UU no 9 tahun 1998,” kata Muslim Arbi, Selasa (27/6/2023).
Menurut Muslim, ciutan Denny di Twitter terkait bocoran informasi yang berujung pelaporan dan naik ke tahap penyidikan sangat disayangkan. Mengingat, ihwal tersebut bukanlah kejahatan pidana yang patut diusut dan di sidik oleh polisi.
“Itu wilayah akademik. Bukan wilayah kepolisian. Justru polisi harus kawal rakyat untuk menegakkan konsitusi. Bukan mempidakan rakyat yang gunakan hak-hak konstitusional dan HAM nya,” tandasnya.
Muslim berpadangan Bareskrim Polri terkesan memaksakan penyidikan agar sampai ke tahapan tersangka terhadap . Untuk itu ia menduga Kepolisian telah menjadi kekuatan politik tertentu untuk menekan lawan politik.
“Denny Indrayana adalah kader partai Demokrat. Jadi dari cuitan Denny ini di kriminalkan. Maka publik anggap Polisi di peralat oleh Partai Penguasa untuk menekan lawan politik nya di luar kekuasaan (demokrat),” tandasnya.
Tambahan informasi, kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoax yang dilakukan Denny Indrayana telah naik ke tahap penyidikan. Walau demikian penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.
