JCCNetwork.id- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di seluruh wilayah Jawa Barat untuk memperkuat peran dan fungsi pelayanan sosial kepada masyarakat. Penguatan tersebut dinilai penting agar berbagai persoalan sosial, khususnya kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, dapat ditangani secara lebih cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi.
Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM menilai, optimalisasi pengelolaan zakat harus menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendukung upaya pemerintah mengatasi persoalan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, zakat tidak hanya berkaitan dengan aktivitas menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi juga harus memberikan manfaat langsung bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Hal tersebut disampaikan KDM saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Baznas se-Jawa Barat yang berlangsung di Bandung, Jumat (20/11/2026).
Dalam kesempatan itu, KDM menegaskan bahwa lembaga pengelola zakat harus mampu hadir sebagai bagian dari sistem pelayanan sosial yang dapat diakses masyarakat di setiap kabupaten dan kota.
Ia menginginkan Baznas memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi, memverifikasi, sekaligus memberikan penanganan terhadap berbagai persoalan sosial yang dihadapi warga. Dengan demikian, masyarakat yang membutuhkan pertolongan tidak harus menghadapi proses pelayanan yang berbelit-belit atau menunggu terlalu lama untuk memperoleh bantuan.
“Baznas harus menjadi ruang layanan bagi masyarakat di seluruh kabupaten dan kota. Setiap persoalan harus bisa diverifikasi dan ditangani,” ujar KDM melalui keterangan resmi, Jumat (20/11), dikutip.
Menurut Dedi, kecepatan dalam merespons persoalan masyarakat menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan oleh seluruh jajaran Baznas. Keberadaan lembaga tersebut diharapkan tidak sebatas menjadi tempat pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah, melainkan berkembang menjadi institusi yang mampu memberikan solusi terhadap persoalan kesejahteraan warga.
Ia juga menekankan bahwa pengelolaan zakat memiliki makna yang lebih luas dalam membangun solidaritas dan kepedulian sosial. Dana yang dihimpun dari masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih baik harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membantu warga yang berada dalam kondisi ekonomi sulit.
Melalui pengelolaan yang profesional dan penyaluran yang tepat sasaran, zakat diharapkan dapat menjadi salah satu kekuatan untuk mengurangi kesenjangan sosial di Jawa Barat.
KDM berpandangan, keterlibatan masyarakat yang memiliki kemampuan finansial dalam membantu kelompok kurang mampu merupakan bagian penting dari upaya menciptakan kesejahteraan yang lebih merata.
Karena itu, ia berharap pelaksanaan Rakorda Baznas se-Jawa Barat tidak hanya menjadi agenda koordinasi rutin, tetapi juga menghasilkan langkah konkret dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
KDM turut mendorong para amilin atau petugas pengelola zakat agar memperkuat kepeloporan dan keteladanan dalam menjalankan tugas. Profesionalisme, kepedulian, serta keberpihakan terhadap masyarakat yang membutuhkan dinilai harus menjadi landasan utama dalam pelaksanaan program Baznas.
Baznas Diminta Perkuat Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah
Sementara itu, Ketua Baznas RI Sodik Mudjahid menilai penguatan peran lembaga zakat di daerah tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Diperlukan kerja sama lintas sektor agar program penghimpunan dan pendistribusian zakat dapat berjalan lebih efektif serta memberikan dampak yang luas.
Menurut Sodik, kolaborasi tersebut perlu melibatkan pemerintah daerah, Unit Pengumpul Zakat (UPZ), kementerian, lembaga negara, organisasi profesi, hingga kalangan swasta.
Ia menilai dukungan dan hubungan kelembagaan yang kuat dengan kepala daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat perkembangan Baznas, terutama dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan dan bantuan sosial.
Hubungan yang baik antara Baznas dengan pemerintah daerah memungkinkan pelaksanaan program sosial diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan di masing-masing wilayah.
“Baznas kabupaten, kota, dan provinsi yang mempunyai hubungan kuat dengan kepala daerah itu percepatannya luar biasa. Karena itu, kolaborasi UPZ dengan dinas-dinas dan unit kerja lain harus kita tingkatkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, sinergi antara Baznas dan perangkat daerah perlu terus diperluas agar penanganan berbagai persoalan sosial dapat dilakukan secara terpadu.
Salah satu perhatian utama yang perlu menjadi sasaran kolaborasi tersebut adalah penanganan kemiskinan ekstrem. Program pengelolaan zakat diharapkan dapat mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam membantu masyarakat yang berada pada kondisi ekonomi paling rentan.
Sodik juga mengingatkan pentingnya peningkatan profesionalisme seluruh jajaran pengelola zakat di Jawa Barat. Pengelolaan dana umat harus dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, terukur, serta berorientasi pada hasil nyata bagi penerima manfaat.
Selain meningkatkan kualitas pengelolaan, penguatan kelembagaan juga perlu diarahkan agar Baznas semakin dekat dengan masyarakat. Kemudahan akses pelayanan dan kejelasan program menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat.
Ia berharap Baznas dapat berkembang menjadi institusi yang benar-benar dipercaya oleh masyarakat, mudah dijangkau, serta mampu memberikan kebanggaan bagi umat melalui berbagai program yang memberikan manfaat langsung.
Zakat Diharapkan Menjadi Instrumen Pengentasan Kemiskinan
Penguatan pelayanan sosial yang didorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Baznas tersebut diharapkan mampu memperbesar kontribusi zakat dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat.
Dengan memperkuat koordinasi hingga tingkat kabupaten dan kota, penyaluran bantuan diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Proses pendataan dan verifikasi juga menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan diberikan berdasarkan kondisi dan kebutuhan penerima.
Di sisi lain, keterlibatan berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat diharapkan dapat memperluas jangkauan program Baznas, sekaligus menghindari tumpang tindih penanganan bantuan sosial.
Melalui Rakorda tersebut, pengelola zakat di Jawa Barat diharapkan mampu membangun pola kerja yang lebih terintegrasi dengan program pemerintah daerah. Dengan begitu, zakat tidak hanya menjadi kewajiban keagamaan, tetapi juga dapat berperan sebagai kekuatan sosial dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan mempercepat penanggulangan kemiskinan.
Dedi Mulyadi dan Sodik Mudjahid sama-sama menekankan pentingnya menghadirkan lembaga zakat yang responsif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ke depan, penguatan sinergi antara Baznas dan pemerintah daerah diharapkan mampu mendorong terciptanya pelayanan sosial yang lebih merata di seluruh wilayah Jawa Barat, sehingga manfaat pengelolaan zakat dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah.















