JCCNetwork.id- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan insentif berupa keringanan pajak sebesar 50 persen bagi kegiatan produksi film nasional di Ibu Kota. Kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 591 Tahun 2024 tersebut menjadi salah satu langkah Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo untuk memperkuat industri perfilman sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah.
Pramono berharap kebijakan fiskal tersebut mampu mendorong lebih banyak rumah produksi dan pelaku industri kreatif menjadikan Jakarta sebagai lokasi utama untuk mengembangkan karya perfilman. Dengan meningkatnya aktivitas produksi, manfaat ekonomi diharapkan tidak hanya dirasakan oleh perusahaan film, tetapi juga masyarakat yang terlibat dalam berbagai kegiatan pendukung.
“Ketika sektor kreatif mampu menarik orang datang ke Jakarta, kami ingin manfaat ekonominya dapat dirasakan seluas-luasnya oleh masyarakat,” kata Pramono, dikutip dari Antara, Jumat (23/10/2026).
Menurut Pramono, industri perfilman memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu penggerak ekonomi kreatif Jakarta. Aktivitas produksi film melibatkan banyak sektor, mulai dari penyediaan lokasi syuting, jasa transportasi, akomodasi, konsumsi, penyewaan peralatan, hingga tenaga kerja kreatif.
Karena itu, pemberian insentif pajak diharapkan dapat meningkatkan daya tarik Jakarta bagi produser, sutradara, pekerja film, investor, serta perusahaan yang bergerak dalam industri kreatif. Kebijakan tersebut juga diharapkan memperluas kesempatan kerja dan membuka peluang usaha bagi masyarakat.
Pramono mengungkapkan, sekitar 80 persen rumah produksi film Indonesia saat ini berbasis di Jakarta. Besarnya konsentrasi rumah produksi tersebut dinilai menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan ekosistem perfilman yang lebih kuat dan kompetitif.
Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta ingin keberadaan industri film di Ibu Kota tidak hanya terpusat pada kegiatan produksi dan distribusi. Jakarta diharapkan mampu berkembang menjadi tempat lahirnya karya-karya film berkualitas yang memiliki daya saing di pasar nasional maupun internasional.
“Kami tidak ingin Jakarta sekadar menjadi tempat menonton film; kami ingin Jakarta menjadi tempat lahirnya karya-karya film terbaik. Hal itu sangat krusial,” ujarnya.
Pramono menilai, penguatan industri perfilman perlu dilakukan secara menyeluruh dengan menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas, investasi, serta pengembangan sumber daya manusia. Insentif pajak menjadi salah satu instrumen untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih menarik bagi para pelaku industri tersebut.
Selain dukungan kebijakan, Jakarta dinilai memiliki keunggulan dari sisi infrastruktur dan fasilitas perkotaan. Ketersediaan transportasi, aksesibilitas antarlokasi, serta beragam karakter kawasan perkotaan dapat menjadi faktor pendukung bagi pelaksanaan produksi film.
Keunggulan tersebut membuka peluang bagi Jakarta untuk bersaing dengan kota-kota lain yang telah mengembangkan industri perfilman sebagai bagian dari identitas dan strategi pembangunan ekonominya.
Pramono bahkan berharap Jakarta dapat berkembang menjadi kota sinema seperti Busan di Korea Selatan. Kota tersebut menjadi salah satu rujukan dalam pengembangan ekosistem perfilman yang didukung penyelenggaraan kegiatan sinema dan keterhubungan dengan industri film internasional.
Menurut Pramono, Jakarta memiliki potensi untuk menempuh arah serupa dengan memanfaatkan kapasitas industri kreatif yang telah berkembang. Namun, upaya tersebut membutuhkan penguatan ekosistem yang mampu menghubungkan pelaku produksi, tenaga profesional, fasilitas pendukung, serta jaringan industri perfilman global.
Ia juga mengutip data Oxford Economics Global Cities 2026 yang menempatkan Jakarta pada peringkat ke-140 dari 1.000 kota di dunia. Selain itu, Jakarta disebut menempati posisi ke-15 dunia dalam kategori transportasi terbaik, mengungguli London.
Pramono memandang capaian tersebut sebagai salah satu modal untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi dan industri kreatif. Infrastruktur yang memadai dinilai dapat menunjang mobilitas kru, distribusi peralatan, serta kelancaran pelaksanaan produksi film di berbagai wilayah Ibu Kota.
Dengan dukungan tersebut, Pemprov DKI Jakarta ingin meningkatkan daya tarik kota bagi pelaku perfilman dari dalam maupun luar negeri. Jakarta tidak hanya diharapkan menjadi lokasi pengambilan gambar, tetapi juga menjadi pusat pengembangan gagasan, produksi, kolaborasi, dan pertukaran kreativitas.
Lebih jauh, Pramono berharap penguatan industri perfilman dapat mendatangkan lebih banyak talenta, investasi, fasilitas produksi, dan jejaring kerja sama internasional. Kehadiran berbagai unsur tersebut dinilai penting untuk membangun industri film yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing Jakarta di tingkat regional.
Pemerintah daerah juga menginginkan pertumbuhan sektor perfilman memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Semakin banyak kegiatan produksi di Jakarta diharapkan dapat meningkatkan permintaan terhadap jasa dan produk lokal, sekaligus membuka kesempatan bagi tenaga kerja dari berbagai bidang yang berkaitan dengan industri kreatif.
Melalui insentif pajak 50 persen tersebut, Jakarta berupaya memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat utama perfilman nasional. Kebijakan ini diharapkan menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun kota yang tidak hanya memiliki infrastruktur modern, tetapi juga mampu menghasilkan karya kreatif dan menarik investasi di sektor ekonomi berbasis budaya.
Pramono menegaskan pentingnya menjadikan potensi yang dimiliki Jakarta sebagai landasan untuk mengembangkan industri perfilman yang lebih maju. Dengan dukungan kebijakan, infrastruktur, sumber daya manusia, dan jaringan internasional, Jakarta diharapkan mampu meningkatkan perannya dalam industri sinema nasional sekaligus memperluas pengaruhnya di kawasan ASEAN.
