JCCNetwork.id- Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas unit, percepatan transformasi birokrasi, serta penerjemahan kebijakan menjadi program kerja yang terukur kepada lima pejabat pimpinan tinggi madya atau eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang baru dilantik, Jumat.
Suahasil berharap para pejabat yang mendapatkan amanah baru tersebut mampu meningkatkan kinerja organisasi melalui kolaborasi antardirektorat jenderal dan unit kerja. Menurutnya, tantangan pengelolaan keuangan negara membutuhkan sinergi yang kuat sehingga setiap kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa tanggung jawab Kemenkeu tidak dapat dijalankan secara terpisah oleh masing-masing unit. Seluruh jajaran harus memiliki pemahaman yang sama terhadap arah kebijakan dan bekerja secara terpadu untuk mencapai target pengelolaan keuangan negara.
”Tidak ada tanggung jawab Kementerian Keuangan yang dapat dikerjakan hanya oleh kotak yang Anda isi sendiri. Karena itu, kita akan terus melanjutkan upaya bekerja bersama,” kata Suahasil saat pelantikan pejabat eselon I Kemenkeu, di Jakarta, Jumat.
Pesan tersebut menjadi penekanan bagi para pejabat yang baru dilantik agar tidak hanya berfokus pada pelaksanaan tugas internal, tetapi juga membangun komunikasi dan koordinasi dengan unit lain. Dengan demikian, kebijakan fiskal yang dirancang pemerintah dapat dijalankan secara konsisten dan saling mendukung.
Suahasil juga meminta setiap pejabat mampu menerjemahkan kebijakan strategis menjadi langkah operasional yang jelas. Penguatan tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan, dan pembenahan proses bisnis menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaan tugas kementerian berjalan lebih efektif.
Modernisasi Perbendaharaan Negara Jadi Prioritas
Salah satu arahan diberikan kepada Tri Budhianto yang dilantik sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu. Suahasil meminta Tri melanjutkan transformasi pengelolaan perbendaharaan negara melalui modernisasi operasi perbendaharaan atau modern treasury operations.
Transformasi tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan kas negara, sekaligus memperkuat sistem administrasi dan pelaksanaan anggaran pemerintah. Upaya pembaruan perlu ditopang oleh digitalisasi, penguatan tata kelola, serta penyempurnaan proses bisnis agar pengelolaan keuangan negara semakin efektif.
Menurut Suahasil, modernisasi perbendaharaan tidak hanya berkaitan dengan pembenahan sistem internal DJPb. Perubahan tersebut juga harus mencakup pola interaksi pengelolaan kas negara dengan kementerian dan lembaga sebagai pengguna anggaran, serta pemerintah daerah yang menerima transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Modern treasury operations itu termasuk di dalamnya adalah bagaimana kas negara berinteraksi dengan seluruh kementerian dan lembaga sebagai pengguna dari anggaran dan berinteraksi dengan seluruh pemerintah daerah yang kita memberikan transfer anggaran dari APBN,” ujarnya.
Melalui pembaruan tersebut, pengelolaan kas negara diharapkan semakin terintegrasi dengan kebutuhan pelaksanaan anggaran di berbagai tingkatan pemerintahan. Koordinasi yang baik juga diperlukan agar penyaluran anggaran dapat berlangsung sesuai ketentuan dan mendukung kelancaran program pembangunan.
Digitalisasi dan perbaikan proses bisnis menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem perbendaharaan yang modern. Di sisi lain, penguatan tata kelola dibutuhkan untuk menjaga akuntabilitas penggunaan uang negara.
Desain Transfer ke Daerah Perlu Terus Diperbaiki
Arahan berikutnya disampaikan kepada Nufransa Wira Sakti yang dilantik sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Suahasil meminta Nufransa memperkuat desain kebijakan transfer ke daerah (TKD), memperbaiki tata kelola, serta menyempurnakan proses bisnis untuk meningkatkan efektivitas desentralisasi fiskal.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dipandang sebagai satu kesatuan. APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu saling mendukung agar pelayanan publik semakin baik dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata.
Dalam konteks tersebut, keberhasilan kebijakan fiskal tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan atau disalurkan kepada daerah. Pemerintah juga perlu memperhatikan manfaat belanja, kualitas pelaksanaan program, serta dampaknya terhadap kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
Suahasil meminta DJPK meningkatkan peran pendampingan kepada pemerintah daerah dengan memahami karakteristik, potensi, dan persoalan yang dihadapi masing-masing wilayah. Pendekatan tersebut diperlukan agar kebijakan transfer dapat dirancang secara lebih tepat sasaran dan mendukung kebutuhan pembangunan daerah.
“Manfaat belanja pemerintah harus dilihat secara utuh baik melalui transfer (TKD) maupun belanja APBD maupun belanja langsung dari pemerintah pusat yang berlangsung di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Terus perbaiki desain transfer dan tata kelola,” katanya pula.
Menurutnya, sinergi belanja pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam memastikan anggaran negara memberikan hasil yang optimal. Belanja melalui TKD, pengeluaran APBD, dan belanja langsung pemerintah pusat di daerah perlu dikelola secara terpadu agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
Perbaikan desain transfer dan tata kelola juga diharapkan mampu memperkuat kualitas desentralisasi fiskal. Dengan koordinasi yang lebih baik, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk meningkatkan layanan dasar, mendukung pembangunan, dan menjawab persoalan masyarakat setempat.
Staf Ahli Diminta Perkuat Analisis Ekonomi dan Pengawasan Pajak
Selain memberikan arahan kepada dua direktur jenderal, Suahasil menekankan peran strategis staf ahli menteri dalam mendukung proses pengambilan keputusan di lingkungan Kemenkeu.
Staf ahli diharapkan tidak hanya menyampaikan kajian administratif, tetapi juga menghasilkan analisis yang komprehensif sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam merumuskan kebijakan. Masukan tersebut perlu mempertimbangkan dinamika ekonomi, perkembangan global, serta keterkaitan berbagai sektor yang memengaruhi kondisi fiskal nasional.
Kepada Hidayat Amir yang dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Suahasil meminta penguatan analisis terhadap perkembangan geopolitik dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia.
Hidayat juga diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai sumber tekanan terhadap ekonomi nasional sekaligus memetakan faktor-faktor yang dapat memperkuat ketahanan Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global.
Perubahan situasi geopolitik internasional dapat memengaruhi perdagangan, arus modal, stabilitas ekonomi, serta ruang kebijakan fiskal pemerintah. Karena itu, analisis yang menyeluruh diperlukan agar pemerintah dapat mengantisipasi risiko dan menyiapkan respons kebijakan yang sesuai.
Selain memperkuat kajian ekonomi makro, Suahasil meminta Hidayat mendukung peningkatan diplomasi ekonomi Indonesia di forum internasional. Peran tersebut dinilai penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi perkembangan ekonomi dunia dan menjaga kepentingan nasional.
Sementara itu, Neilmaldrin Noor yang dipercaya sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak diminta memperkuat efektivitas pengawasan perpajakan. Langkah ini diarahkan untuk mengamankan penerimaan negara, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperluas basis perpajakan.
Suahasil menegaskan bahwa pengawasan pajak perlu dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kegiatan ekonomi secara luas. Analisis tidak seharusnya hanya bertumpu pada satu unit kerja, tetapi juga memperhitungkan hubungan antara perpajakan, perdagangan, aktivitas usaha, dan kebijakan lintas unit di lingkungan Kemenkeu.
Pendekatan yang menyeluruh diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi potensi penerimaan negara secara lebih akurat sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan.
Pengawasan yang efektif juga memerlukan koordinasi antarsatuan kerja agar kebijakan perpajakan dapat dilaksanakan secara konsisten. Dengan demikian, upaya meningkatkan penerimaan negara dapat berjalan seiring dengan perbaikan kepatuhan dan perluasan basis pajak.
Lima Pejabat Eselon I Resmi Dilantik
Dalam pelantikan tersebut, Kemenkeu menempatkan lima pejabat pada posisi strategis yang mencakup jabatan sekretaris jenderal, dua direktur jenderal, dan dua staf ahli menteri.
Kelima pejabat yang dilantik adalah Astera Primanto Bhakti sebagai Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Tri Budhianto sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan, serta Nufransa Wira Sakti sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
Dua pejabat lainnya adalah Neilmaldrin Noor sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak dan Hidayat Amir sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional.
Penempatan para pejabat tersebut mencakup sejumlah bidang penting dalam pengelolaan keuangan negara, mulai dari koordinasi administrasi kementerian, pelaksanaan anggaran, hubungan fiskal pusat dan daerah, pengawasan perpajakan, hingga analisis ekonomi makro dan keuangan internasional.
Suahasil berharap seluruh pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal serta membangun kerja sama yang kuat di lingkungan Kemenkeu.
Ia menekankan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh kinerja masing-masing direktorat atau unit kerja, melainkan juga oleh kemampuan seluruh jajaran untuk menyatukan langkah dalam mencapai tujuan bersama.
Melalui penguatan koordinasi, modernisasi sistem perbendaharaan, perbaikan transfer ke daerah, serta peningkatan kualitas analisis ekonomi dan pengawasan pajak, Kemenkeu diharapkan semakin mampu menjalankan fungsi pengelolaan keuangan negara secara efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
