JCCNetwork.id – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjatuhkan keputusan yang sangat penting dalam proses politik Indonesia. MK menolak gugatan pengujian Pasal 222 Undang-Undang 7/2017 tentang pemilihan umum (UU Pemilu) yang diajukan oleh Partai Buruh.
Pasal ini mengatur tentang aturan presidential threshold (PT) sebesar 20 persen, yang merupakan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum.
Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum yang memadai untuk mengajukan permohonan ini, sehingga pokok permohonan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh MK. Keputusan ini telah menciptakan sorotan yang besar dalam arena politik Indonesia.
Namun, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, mengkritisi putusan MK ini. Menurutnya, penolakan terhadap Presidential Threshold adalah keputusan yang sangat tidak tepat.
Pasalnya aturan ini mengaburkan tujuan dari sistem pemilihan presiden secara langsung di Indonesia.
“Sangat tidak tidak tepat. Itu justru mengaburkan tujuan dari sistem pemilihan presiden secara langsung. Sebab, yang sekarang ini, sebenarnya, berlangsung dengan 1/2 langsung. Dimana setengahnya berbagi ke 1/4 kewenangan parpol untuk mencalonkan, dan 1/4 nya pada Presidential Threshold,” kata Ray dikutip.
Lebih lanjut, Ray Rangkuti juga mengingatkan bahwa PT pemilu presiden juga berimplikasi pada praktik jual beli tiket politik. Ini adalah isu yang menjadi perhatian utama, karena dapat mengganggu integritas dalam proses pemilihan.
“PT pemilu presiden juga berimplikasi pada jual beli tiket. Mereka yang tidak memiliki elektabilitas tapi memiliki kuasa dan uang, bisa mengalahkan yang memiliki elektabilitas tapi tanpa uang. Uang, sekalipun alirannya terbatas, tapi beban pengeluarannya sangat besar,” tutupnya.
