JCCNetwork.id – Pengurus Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Ambon kembali menyoroti dugaan praktek korupsi di pemerintahan Kabupaten Buru Selatan (Bursel) Provinsi Maluku.
Ketua Umum IMM Cabang Ambon, Muhammad Jumat Boy mengatakan, dugaan kasus korupsi aplikasi Sistem Informasi Desa (Simdes) di Bursel itu terjadi pada tahun 2019 lalu.
Dimana saat itu, pihak yang menangani pengadaan aplikasi tersebut adalah CV. Ziva Pazia disinyalir tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Bahkan, diduga terjadi penyelewengan dana sehingga investigas lebih lanjut oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Maluku perlu dilakukan.
Karena, lanjut dia, sesuai nota dari pihak perusahaan agar setiap desa menyetorkan harga aplikasi sebesar Rp30 juta dan mematok harga aplikasi Rp17,5 juta serta penyediaan beberapa unit komputer atau laptop seharga Rp10 juta ditambah kegiatan bimtek Rp2,5 juta.
Kemudian dari penyetoran Rp30 juta per desa yang menggunakan sumber anggaran DD-ADD ini juga dikenakan PPN 10 persen yakni sebesar Rp2,727 juta dan PPH Rp409.090, namun setoran tersebut diduga disembunyikan oleh Umar Mahulette selaku kadis
Kepada awak media, Boy menegaskan agar Kejati Maluku segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.
“Mendesak Kejati Maluku untuk secepatnya menetapkan oknum-oknum yang terseret di dalam kasus ini sebagai tersangka. Kebab tindakan korupsi adalah tindakan yang di larangan oleh perintah undang-undang dan itu bentuk praktek kejahatan,” kata Boy dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (5/8).
Selain itu, pihaknya meminta lembaga kejaksaan itu untuk lebih terbuka (transparan) dalam proses penanganan kasus ini. Pun demikian, mereka (IMM kota Ambon) siap mendukung sepenuhnya langkah hukum yang tengah dilakukan oleh pihak Kejati.
“Kejati Maluku harus lebih transparansi dan terbuka dalam mengawal kasus ini terhadap publik atau masyarakat buru selatan, Dan Kami IMM cabang Ambon mendukung Kejati dalam menangani kasus ini secara serius sehingga di tetapkan tersangka,” terangnya.
Kendati juga, pihaknya mengancam akan melakukan aksi demonstrasi guna menuntut kasus ini lebih serius untuk ditangani. Pasalnya, dugaan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah petinggi pemerintahan Buru Selatan itu sudah sekian tahun ini belum ditindak lanjuti secara serius.
“Ini harus segera dituntaskan secara hukum, demi terjaga kredibilitas pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi dan kejatan lainnya. Tentu kami akan terus kawal hingga tuntas kasus ini di Kejati,” tegas Boy.
