JCCNetwork.id- Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menjadi sorotan terkait penutupan sejumlah tempat wisata di kawasan Puncak, Bogor. Menteri yang berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjalani serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.
Pada 6 Oktober 2025, sekelompok warga Puncak menghadang rombongan Menteri Hanif Faisol yang hadir dalam sebuah acara di kawasan tersebut. Hanif sebelumnya dijadwalkan berdialog dengan warga yang menantikan penjelasan langsung, namun dikabarkan membatalkan pertemuan tanpa alasan yang jelas.
“Padahal kami sudah menyiapkan diri untuk menyampaikan keluhan dan harapan. Tapi Pak Menteri malah langsung pergi setelah acara simbolis tanam pohon. Ini sangat mengecewakan,” ungkap Muhsin, Ketua Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS), Senin (6/10/2025).
Kebijakan Hanif Faisol itu mendapat tanggapan keras dari berbagai pihak, salah satunya petinggi Partai Gerindra sekaligus Anggota DPR RI Dapil Kabupaten Bogor, Mulyadi. Ia mengaku geram terhadap langkah penutupan yang dinilainya serampangan.
“Saya sangat geram dan marah terhadap Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq. Tindakannya di kawasan Puncak telah mengganggu iklim wisata dan investasi, serta menyebabkan ribuan pegawai dirumahkan akibat tempat kerjanya berhenti beroperasi,” ujar Mulyadi kepada wartawan, Jumat (3/10/2025).
Dalam masa reses, Mulyadi juga menggelar pertemuan dengan warga Puncak untuk menyerap aspirasi masyarakat pada 9 Oktober 2025.
“Saya miris. Mereka lapar. Padahal ini Dapil saya. Mereka dekat dengan kediaman Pak Presiden di Hambalang. Maka saya sengaja memilih Puncak sebagai lokasi reses perdana saya karena ini urgent(darurat). Berita dan video keluhan masyarakat Puncak sudah sampai ke Presiden. Kebijakan serampangan tanpa kajian dari Menteri LH ini harus dihentikan,” tegasnya.
Guru Besar IPB University, Prof. Ricky Avenzora, turut mengomentari kebijakan Hanif Faisol. Ia menyoroti langkah pemerintah yang melakukan penyegelan dan pencabutan izin sejumlah lokasi wisata di kawasan Puncak. Menurutnya, tindakan tersebut berlebihan dan merugikan banyak pihak.
“Intinya, kebijakan itu tidak dilakukan dengan prosedur yang tepat. Hal tersebut sungguh tidak bijak dan sangat merugikan. Praktik semacam ini harus segera dihentikan dan tidak boleh diulang,” tegas Ricky.
Ia juga menekankan bahwa hak usaha para pengelola wisata seharusnya dikembalikan serta difasilitasi oleh pemerintah. Ricky mencontohkan Eiger Adventure Land sebagai salah satu pelaku usaha yang konsisten mengembangkan ekowisata dan layak mendapatkan dukungan penuh.
“Indonesia hanya memiliki sedikit pengusaha wisata menengah-atas yang konsisten. Eiger adalah salah satunya. Pola hentikan dan bongkar seperti ini justru menunjukkan arogansi jabatan yang secara hukum tidak dibenarkan serta merugikan masyarakat luas dan negara,” pungkasnya.
