JCCNetwork.id- Presiden Prabowo Subianto menegaskan penolakannya terhadap skema power wheeling sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional. Hal ini disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam pernyataan tertulis pada Kamis, 28 Februari 2025.
Menurut Hashim, keputusan ini diambil agar negara tetap memiliki kendali penuh terhadap sektor ketenagalistrikan. Ia menekankan bahwa kebijakan ini bukanlah bentuk penolakan terhadap investasi asing, melainkan langkah strategis untuk mencegah dominasi pihak asing dalam sektor kelistrikan nasional.
“Ini kita bukan anti asing ya, kita menyambut dan sangat menyambut baik peran dari asing. Tapi kalau power wheeling dibuka dan ini yang saya dengar dari pemerintah, nanti bisa wild west. Dan bisa banyak sektor listrik kita bisa didominasi oleh pihak yang non-Indonesia,” jelas Hashim dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 28 Februari 2025.
Lebih lanjut, Hashim menegaskan bahwa selama Presiden Prabowo menjabat, skema power wheeling tidak akan diberlakukan.
“Jadi di sini pertimbangan dari Presiden, negara harus tetap pengendali. Jadi ini maaf, power wheeling ditolak. Dan selama dia (Prabowo) Presiden, negara tetap pengendali (ketahanan energi nasional),” tambah Hashim.
Sebagai informasi, power wheeling adalah sistem yang memungkinkan pembangkit listrik swasta menyalurkan listrik langsung ke konsumen. Skema ini dinilai berpotensi mengganggu keandalan pasokan listrik dan mempengaruhi keterjangkauan tarif bagi masyarakat.
Meskipun demikian, Hashim optimistis bahwa sektor ketenagalistrikan Indonesia tetap menarik bagi investor global.
“Banyak yang ingin berinvestasi di Indonesia, termasuk dari Qatar dan Abu Dhabi. Indonesia dianggap sebagai safe heaven bagi investasi, kita dianggap bankable,” ucap dia.
