JCCNetwork.id- Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyoroti mekanisme pembiayaan senilai Rp500 juta bagi pelaku UMKM dalam ekosistem program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menegaskan perlunya kejelasan skema tersebut agar tidak menjadi beban bagi pelaku usaha kecil.
“Mekanismenya bagaimana? Tidak semua UMKM memahami laporan keuangan dan manajemen finansial. Apakah mereka mampu membayar? Jika tidak dikelola dengan baik, bisa menjadi bumerang bagi UMKM,” kata Novita dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Kementerian UMKM di Senayan, Jakarta, Rabu.
Dalam rapat tersebut, Novita juga mempertanyakan bagaimana program prioritas ini dapat diimplementasikan secara efektif tanpa membebani UMKM.
Ia menyoroti minimnya penjelasan mengenai dukungan konkret terhadap pelaksanaan program dalam Astacita Presiden, termasuk keterlibatan sektor perumahan rakyat yang berhubungan dengan Kementerian UMKM.
“Sebelumnya, rekan dari Kementerian UMKM telah memaparkan berbagai poin terkait Deputi Mikro-LPK UMKM, tetapi belum menjelaskan secara rinci dukungan terhadap pelaksanaan program prioritas dalam Astacita Presiden, termasuk sektor perumahan rakyat yang melibatkan Kementerian UMKM. Ini masuk ke dalam anggaran mana?” kata Novita.
Novita, yang dikenal sebagai tokoh pemberdayaan perempuan melalui UMKM, juga mempertanyakan apakah skema pembiayaan ini akan dikelola langsung oleh pemerintah daerah atau melalui perbankan di bawah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Saya meminta Kementerian UMKM memberikan penjelasan lengkap terkait skema pembiayaan yang jelas agar UMKM benar-benar terbantu dan program MBG dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan risiko bagi pelaku usaha kecil,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian UMKM terkait permintaan kejelasan skema pembiayaan tersebut.
