Aturan Baru PKPU, Calon Gubernur Harus Minimal 30 Tahun

BACA JUGA

OLAHRAGA

TECHNOLOGY

HIBURAN

JCCNetwork.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah merilis Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur pencalonan kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024. Aturan ini menetapkan sejumlah persyaratan baru untuk calon gubernur, bupati, dan wali kota serta wakil mereka, khususnya terkait usia minimum yang diperbolehkan untuk mencalonkan diri.

Salah satu perubahan utama yang tercantum dalam Pasal 15 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 adalah penetapan usia minimal untuk calon gubernur dan wakil gubernur yang sekarang diatur menjadi 30 tahun dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota. Aturan ini efektif sejak pelantikan pasangan calon terpilih.

- Advertisement -

“Syarat berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali kota dan Wakil Wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak pelantikan Pasangan Calon terpilih,” sebagaimana dikutip dari lampiran PKPU Nomor 8 Tahun 2024.

Dengan aturan ini, calon kepala daerah yang masih belum mencapai usia minimal tetap dapat mendaftar sebagai kandidat. Namun, mereka wajib memenuhi syarat usia pada saat pelantikan jika terpilih sebagai kepala daerah.

PKPU ini diterbitkan saat tahapan Pilkada 2024 tengah berlangsung, dan masih dalam proses harmonisasi antara KPU, pemerintah, dan DPR. Sebelumnya, KPU menggunakan peraturan lama yang menentukan batas usia minimal pada saat pendaftaran calon.

- Advertisement -

Perubahan ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024, yang dikeluarkan pada 29 Mei 2024. Putusan tersebut mengabulkan permohonan dari Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda), yang menentang Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020. MA menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan tidak memiliki kekuatan hukum jika tidak diubah untuk menghitung usia calon berdasarkan waktu pelantikan.

“Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materi dari pemohon Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda),” tulis putusan MA yang dirilis beberapa Waktu lalu.

Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa penghitungan usia calon kepala daerah seharusnya didasarkan pada tanggal pelantikannya. MA menekankan bahwa penentuan usia minimal pada saat penetapan pasangan calon dapat merugikan partai politik atau individu yang baru mencapai usia yang dipersyaratkan setelah proses penetapan tersebut.

Keputusan ini memungkinkan partai politik dan warga negara untuk mengajukan atau menjadi calon kepala daerah jika mereka memenuhi usia minimal yang dipersyaratkan pada saat pelantikan, bukan pada saat penetapan pasangan calon.

Dengan demikian, PKPU Nomor 8 Tahun 2024 mencerminkan penyesuaian yang dibuat oleh KPU untuk mematuhi putusan MA dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi calon kepala daerah yang memenuhi persyaratan usia pada waktu pelantikan.

- Advertisement -

BACA LAINNYA

Puluhan Ribu Orang Teken Petisi Desak Anggota DPR Buka Ijazah

JCCNetwork.id- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi petisi yang mendesak seluruh anggota DPR membuka ijazah dan riwayat pendidikan mereka. Dasco menegaskan bahwa data...
KONTEN VIDEO
Video thumbnail
Megawati Tegaskan Pilihan Politiknya, Tolak Tawaran Masuk Pemerintahan #shorts #trending
01:51
Video thumbnail
Blak-blakan, Megawati Akui Diajak Masuk Pemerintahan: Terima Kasih, Saya di Luar Saja
11:10
Video thumbnail
Habiburokhman Beberkan Jenis Tindak Pidana yang Masuk UU Perampasan Aset #shorts #trending
01:19
Video thumbnail
Habiburokhman Beberkan Jenis Tindak Pidana yang Masuk UU Perampasan Aset
11:41
Video thumbnail
Jumat Berkah Serentak se-Indonesia Bukan Pakai Uang APBN Tapi dari Pengusaha dan Bos Parpol #shorts
01:17
Video thumbnail
Jatuh hingga Harus Dijahit akibat Jalan Berlubang, Warga Gugat Aturan Perbaikan Jalan ke MK
08:43
Video thumbnail
Detik-Detik KDM Blak-blakan Puji Bupati Pangandaran
08:03
Video thumbnail
RUU Perampasan Aset Jadi Harapan Korban Investasi Bodong #shorts #trending
01:30
Video thumbnail
Soroti Investasi Bodong, RUU Perampasan Aset Buka Harapan Pengembalian Uang Korban
11:49
Video thumbnail
Yusril Ungkap Dugaan Aktor Intelektual di Balik Kasus Penyadapan Prabowo #shorts #trending
00:52
Video thumbnail
Yusril Ungkap Dugaan Aktor Intelektual di Balik Kasus Penyadapan Prabowo
14:57
Video thumbnail
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR, Habiburokhman: Koruptor Bisa Dihukum Mati #shorts #trending
01:08
Video thumbnail
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR, Habiburokhman: Koruptor Bisa Dihukum Mati
15:55
Video thumbnail
RESMI, DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun Tahun Bergulir #shorts #trendingshorts
00:45
Video thumbnail
RESMI, DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun Tahun Bergulir
18:52
Video thumbnail
Momen Putin Salami Presiden Prabowo, Usai Foto Bersama Trump dan Xi Jinping di KTT APEC 2026 #shorts
01:18
Video thumbnail
Momen Akrab, Prabowo Foto Bareng Trump, Xi Jinping, Lalu Disalami Putin di KTT APEC 2026
08:51
Video thumbnail
Kalimat Terakhir Irjen Eko Hadi Sebelum Dipecat Tidak Hormat, Buntut Kasus Dugaan Penyadapan #shorts
01:36
Video thumbnail
Ternyata Masih Banyak Tidak Setia Kepada Presiden Prabowo #shorts #trending
01:09
Video thumbnail
Ini Ucapan Irjen Eko Hadi Jelang Dipecat Tidak Hormat dari Polri dalam Kasus Dugaan Penyadapan
10:33

BERITA TERBARU

EKONOMI

TERPOPULER