Indonesia Tanpa Parpol, Realistis atau Utopis?

BACA JUGA

OLAHRAGA

TECHNOLOGY

HIBURAN

JCCNetwork.id- Isu menarik kembali mencuat di panggung politik Indonesia setelah Habib Rizieq Shihab, tokoh sentral sekaligus mantan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), melontarkan pernyataan kontroversial. Dalam sebuah video yang beredar luas, Habib Rizieq mendorong agar Indonesia membangunan sistem politik tanpa partai politik.

Habib Rizieq mengkritik keras dominasi partai politik dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Menurutnya, banyak jabatan publik saat ini diisi oleh tokoh-tokoh yang berasal dari partai politik, yang lebih sering memprioritaskan agenda partai mereka daripada kepentingan rakyat. Pernyataan ini segera memicu beragam reaksi dan diskusi di kalangan pengamat politik dan masyarakat.

- Advertisement -

Pengamat Kebijakan Publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro, memberikan tanggapan atas pernyataan Habib Rizieq. Menurutnya, konsep negara secara teoritis bisa berada pada dua kutub. Pertama, negara yang dibangun oleh elit personal, yang biasanya diwujudkan dalam bentuk monarki atau kerajaan. Kedua, negara yang dibangun atas dasar komitmen warga negara, yang dalam praktiknya berbentuk demokrasi.

“Dalam konteks demokrasi, partai politik hadir sebagai instrumen yang mewakili kepentingan warga negara. Hal ini tercermin dalam sistem politik Indonesia, yang mengakui kedaulatan rakyat melalui konstitusi.

“Dengan konteks demokrasi itulah maka partai politik lahir sebagai instrumen yang mewakili kepentingan warga negara,” jelas Riko.

- Advertisement -

Ia menambahkan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi tidak dapat menghindari keterlibatan partai politik, karena hal tersebut telah diatur dalam konstitusi yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat.

Riko juga menyatakan bahwa pandangan Habib Rizieq kurang tepat dalam konteks Indonesia saat ini dan menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap konstitusi. Ia menegaskan bahwa peran partai politik dalam sistem demokrasi tidak bisa dihilangkan begitu saja, karena partai politik merupakan salah satu pilar utama dalam menjalankan demokrasi.

“Pilihan dalam konteks demokrais terlihat dari konstitusi yang disebut dalam pasal yang berbunyi Kedaulatan berada di tangan rakyat. Dengan demikian cara pandang tokoh itu kurang tepat melihat konteks Indonesia dan sekaligus tidak pahami konstitusi,” tutup Riko.

- Advertisement -

BACA LAINNYA

Harga Minyak Dunia Kembali Anjlok

JCCNetwork.id- Harga minyak mentah dunia kembali bergerak melemah pada perdagangan Kamis, 19 November 2026, setelah sempat mencatatkan penguatan pada sesi sebelumnya. Penurunan harga terjadi...
KONTEN VIDEO
Video thumbnail
Megawati Tegaskan Pilihan Politiknya, Tolak Tawaran Masuk Pemerintahan #shorts #trending
01:51
Video thumbnail
Blak-blakan, Megawati Akui Diajak Masuk Pemerintahan: Terima Kasih, Saya di Luar Saja
11:10
Video thumbnail
Habiburokhman Beberkan Jenis Tindak Pidana yang Masuk UU Perampasan Aset #shorts #trending
01:19
Video thumbnail
Habiburokhman Beberkan Jenis Tindak Pidana yang Masuk UU Perampasan Aset
11:41
Video thumbnail
Jumat Berkah Serentak se-Indonesia Bukan Pakai Uang APBN Tapi dari Pengusaha dan Bos Parpol #shorts
01:17
Video thumbnail
Jatuh hingga Harus Dijahit akibat Jalan Berlubang, Warga Gugat Aturan Perbaikan Jalan ke MK
08:43
Video thumbnail
Detik-Detik KDM Blak-blakan Puji Bupati Pangandaran
08:03
Video thumbnail
RUU Perampasan Aset Jadi Harapan Korban Investasi Bodong #shorts #trending
01:30
Video thumbnail
Soroti Investasi Bodong, RUU Perampasan Aset Buka Harapan Pengembalian Uang Korban
11:49
Video thumbnail
Yusril Ungkap Dugaan Aktor Intelektual di Balik Kasus Penyadapan Prabowo #shorts #trending
00:52
Video thumbnail
Yusril Ungkap Dugaan Aktor Intelektual di Balik Kasus Penyadapan Prabowo
14:57
Video thumbnail
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR, Habiburokhman: Koruptor Bisa Dihukum Mati #shorts #trending
01:08
Video thumbnail
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR, Habiburokhman: Koruptor Bisa Dihukum Mati
15:55
Video thumbnail
RESMI, DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun Tahun Bergulir #shorts #trendingshorts
00:45
Video thumbnail
RESMI, DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun Tahun Bergulir
18:52
Video thumbnail
Momen Putin Salami Presiden Prabowo, Usai Foto Bersama Trump dan Xi Jinping di KTT APEC 2026 #shorts
01:18
Video thumbnail
Momen Akrab, Prabowo Foto Bareng Trump, Xi Jinping, Lalu Disalami Putin di KTT APEC 2026
08:51
Video thumbnail
Kalimat Terakhir Irjen Eko Hadi Sebelum Dipecat Tidak Hormat, Buntut Kasus Dugaan Penyadapan #shorts
01:36
Video thumbnail
Ternyata Masih Banyak Tidak Setia Kepada Presiden Prabowo #shorts #trending
01:09
Video thumbnail
Ini Ucapan Irjen Eko Hadi Jelang Dipecat Tidak Hormat dari Polri dalam Kasus Dugaan Penyadapan
10:33

BERITA TERBARU

EKONOMI

TERPOPULER