JCCNetwork.id- Direktur Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, mengomentari pernyataan Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang menyatakan bahwa tidak ada instruksi dari partainya mengenai hak angket pemilu, menurutnya, membuat isu tersebut semakin kehilangan daya tarik.
Untuk itu baginya, hak angket terkait kecurangan dalam Pemilu 2024 hanya menjadi narasi kosong yang tidak akan pernah diwujudkan.
“Hak angket tidak akan jalan atau tereksekusi. Itu hanya dijadikan mainan politik untuk dapat menyerang pihak lain,” kata Ujang, Ahad (31/3/2024).
Menurut Ujang, isu hak angket seringkali digunakan oleh pihak yang merasa kalah sebagai bentuk pelampiasan karena belum menerima hasil pemilu. Padahal, jika ada ketidakpuasan terhadap hasil pemilu, langkah yang tepat adalah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Saya melihat dari dulu cara terbaik menyelesaikan perselisihan pemilu adalah di MK. MK lah menjadi kanal demokrasi yang diatur UU,” tambah Ujang.
Tambahan informasi, sebelumnya Puan Maharani menyatakan bahwa di internal Fraksi PDIP, tidak ada arahan khusus kepada anggota fraksi untuk membahas rencana hak angket terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.
“Enggak ada instruksi. Enggak ada,” kata Puan singkat kepada wartawan di kawasan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2024).
