JCCNetwork.id- Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai hak demokrasi dan politik presiden serta menteri untuk terlibat dalam kampanye pemilu. Moeldoko menyatakan bahwa pernyataan tersebut sejalan dengan undang-undang yang berlaku, dan menilai hal itu sebagai bagian dari pembelajaran demokrasi.
Presiden Jokowi, mencetuskan gagasan tersebut sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang demokrasi kepada masyarakat.
“Jadi, konteks Presiden kemarin adalah dalam memberikan pembelajaran berdemokrasi. Ikuti undang-undangnya,” ujar Moeldoko usai melaksanakan shalat Jumat di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Jumat (26/1/2024).
Lebih lanjut, Moeldoko mengingatkan bahwa aturan terkait kampanye pemilu oleh presiden dan pejabat negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
Pasal 299 poin pertama dan kedua menegaskan bahwa presiden dan wakil presiden, serta pejabat negara lain yang menjadi anggota partai politik, memiliki hak untuk melaksanakan kampanye. Namun, penggunaan fasilitas negara dalam kampanye tetap dilarang, kecuali untuk keperluan pengamanan.
“Kecuali pengamanan, itu masih ada. Undang-undang yang kita pegang, jangan berdasar asumsi atau perasaan karena kita adalah negara hukum, bukan negara asumsi,” kata Moeldoko.
Moeldoko menambahkan, bahwa pernyataan Presiden Jokowi bukanlah indikasi persiapan untuk terlibat dalam kampanye bagi salah satu pasangan calon. Ia juga menyatakan belum ada informasi terkait pengajuan cuti oleh Presiden Jokowi.
Sebelumnya, pada Rabu (24/1) di Jakarta, Presiden Jokowi menegaskan bahwa presiden dan menteri memiliki hak demokrasi dan politik untuk terlibat dalam kampanye pemilu, asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Pernyataan tersebut muncul sebagai tanggapan terhadap sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang terlibat sebagai tim sukses dalam Pilpres 2024.
