Amankan DPO Kasus Dugaan Mafia Merek, Bareskrim Polri Diapresia Kuasa Hukum PT. MPP

BACA JUGA

OLAHRAGA

TECHNOLOGY

HIBURAN

JCCNetwork.id – Subdit Dittipidter Bareskrim Polri berhasil mengamankan tersangka kasus dugaan mafia pemalsuan merek.

Kuasa hukum PT. Manggala Putra Perkasa, Benny Wulur mengapresiasi atas kesigapan Bareskrim Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum tersebut.

- Advertisement -

“Namun kami kecewa dan menyayangkan MHB tidak ditahan. Bahkan, setelah ditangkap beberapa jam, kemudian MHB dilepas,”kata Jubir PT MPP Denny Tjung kepada awak media di Jakarta, Jumat, (29/09/2023).

Tak hanya itu, Benny juga mempertanyakan mengapa penangguhan penahanan terhadap terduga mafia pemalsuan merek tersebut, yang begitu cepat dikabulkan.

“Kalau ada yang menjadi penangguhan penahanan tersebut itu adalah hak setiap tersangka, namun yang kami pertanyakan kok bisa dibebaskan tersangka DPO, yang ditangkap dalam hal ini bukan menyerahkan diri,” tanya Benny.

- Advertisement -

Bukankah seharusnya sangat sulit celah bagi seorang DPO untuk memperoleh kebijakan penangguhan penahanan tersebut?.

“Apalagi, penangkapan terhadap tersangka itu, dilakukan dengan susah payah, dicari keberadaannya selama ini, dan bahkan tersangka tidak memiliki itikad baik untuk menyerahkan diri,” tegasnya.

Oleh karena itu, Benny meminta kasus ini bisa memberi pencerahan untuk Polri, agar azas keadilan bisa dijalankan dengan adanya suatu perkara dilengkapi dan diteruskan ke pengadilan, tanpa intervensi hukum dari kepolisian.

“Penyelesaian perkara Polri bisa netral, misalnya, perkara dilengkapi dan diteruskan ke pengadilan, agar para pihak bisa mencari keadilan, karena ini harapan bagi pencari keadilan,”timpalnya.

Sementara itu penyidik Ditrektorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri membenarkan adanya penangkapan tersangka MHB yang sebelumnya menjadi daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus dugaan mafia pemalsuan merek.

Mohindar digelandang dari sebuah Apartemen yang berlokasi di Cengkareng, Jakarta Barat, pada Kamis 28 September 2022, dini hari.

Namun setelah melihat kondisi saudara MHB di usia lanjut (75) dan mengindap penyakit ginjal, sehingga pihaknya mempertimbangan dengan baik dan memberikan kebijakan bahwa tersangka MHB tidak dilakukan penahanan.

“Tidak kami tahan karena faktor usia lanjut dan mengidap penyakit. Bahkan, setiap hari minum 9 jenis obat untuk pengencer darahnya. Kita tidak menginginkan terjadi sesuatu pada dirinya. Siapa yang bertanggungjawab,” ungkapnya.

Meski tidak dilakukan penahanan, pihak nya memastikan bahwa proses hukum terhadap tersangka MHB tetap berjalan sesuai hukum yang berlaku.

“Kita pastikan proses hukum tersangka MHB tetap jalan,” tandasnya.

Sebelumnya, penyidik Bareskrim Polri menetapkan MHB sebagai tersangka dengan tindak pidana Pemalsuan Surat berdasarkan pasal 263, pasal 264 dan pasal 266 Undang-undang nomor 1 Tahun 1946 tentang KHUP atau Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Tersangka juga telah mangkir sebanyak dua kali setelah dipanggil oleh pihak penyidik Bareskrim Polri sebagai saksi guna memberikan keterangan terkait perkara ini.

Benny juga telah melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwenang terkait perlindungan hukumnya.

“Kami sudah laporkan ke Kompolnas, Kapolri, ke Irwasum, Karo Wasidik dan Propam Mabes Polri,” sembari menampilkan lembaran laporannya.

Diketahui MHB telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) pada tanggal 30 Agustus 2023 lalu.

“Kami apresiasi terhadap Mabes Polri yang telah menetapkan Mohindar menjadi tersangka dan DPO, kami optimisnperkara ini terus berlanjut,” tandasnya.

Senada dengan rekan Benny Wulur, Eliadi Koko, mengatakan jika pihaknya merasa dirugikan dan dizholimi oleh MHB.

“Karena itu, kami memohon pada pihak aparat hukum, Mabes Polri agar tetap berdiri pada keadilan apapun bentuknya, jangan pada kepentingan,” pungkasnya.

 

- Advertisement -

BACA LAINNYA

KPK Tetap Berwenang Sita dan Rampas Aset Koruptor

JCCNetwork.id – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menegaskan, pemberlakuan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset tidak akan membatasi kewenangan lembaga antirasuah dalam menangani...

BERITA TERBARU

EKONOMI

TERPOPULER