JCCNetwork.id– Profesor Dietriech G. Bengen, seorang Guru Besar Bidang Ilmu Ekologi Pesisir di IPB University, menekankan pentingnya peran tim kajian dalam menjamin pengelolaan hasil sedimentasi dan keberlanjutan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
Pembentukan tim kajian ini diatur dalam Pasal 5 Bab Perencanaan PP Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Tim ini terdiri dari institusi pemerintah, perguruan tinggi, dan juga pegiat lingkungan.
“Tim kajian melibatkan berbagai unsur, selain pakar ada berbagai institusi terkait misalnya (kementerian) perhubungan karena terkait dengan alur pelayaran dan sebagainya. Jadi ini betul-betul tim kajian yang integratif, dan itu penting harus terintegrasi karena itulah esensinya dari pengelolaan sedimentasi,” ujar Prof. Dietriech dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/6/2023).
Namun demikian, Prof. Dietriech juga menyoroti peraturan turunan dari PP 26/2023 berupa peraturan menteri yang saat ini sedang disiapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Jadi, peraturan Menteri tersebut akan menjadi penentu apakah regulasi tata kelola hasil sedimentasi di laut memang benar-benar dibuat untuk menjaga keberlanjutan ekosistem atau malah mengeksploitasi hasil sedimentasi, terutama pasir laut, untuk kepentingan ekonomi.
“PP ada mandat bahwa dia bisa jalan kalau ada Permen. Supaya Permen tadi memenuhi kaidah-kaidah yang kaitannya dengan keberlanjutan ekosistem serta keberlanjutan penghidupan dan kehidupan masyarakat, maka di situ perlu ada tim kajian integratif yang mantap. Jadi itu tidak sembarang, misal ada sedimen, sedimennya itu di mana lokasinya, kandungannya apa saja, kalau mau diambil maka ambilnya bagaimana, semua harus dilihat secara holistik dan terpadu. Maka itu penentunya di Permen,” ungkapnya.
