KPK Tetap Berwenang Sita dan Rampas Aset Koruptor

BACA JUGA

OLAHRAGA

TECHNOLOGY

HIBURAN

JCCNetwork.id – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menegaskan, pemberlakuan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset tidak akan membatasi kewenangan lembaga antirasuah dalam menangani tindak pidana korupsi.

KPK tetap memiliki landasan hukum untuk menyita hingga merampas aset yang berkaitan dengan hasil kejahatan korupsi.
Johanis menyebut, kewenangan tersebut telah diatur dalam sejumlah regulasi, di antaranya UU KPK, UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nasional.

- Advertisement -

“Menurut pandangan hukum yang saya pahami, selaku pribadi saya dapat menjelaskan dengan berlakunya UU tentang Perampasan Aset, tidak ada halangan bagi KPK untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi,” ujar Johanis saat dikonfirmasi, Kamis (19/11/2026),dikutip.

Dia menjelaskan, kewenangan penyitaan aset telah dimiliki KPK bahkan sebelum UU Perampasan Aset diberlakukan.

Kewenangan tersebut mencakup penyitaan harta kekayaan tersangka yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

- Advertisement -

“Selain itu KPK selaku eksekutor dapat melakukan perampasan aset sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde,” tegasnya.

Selain itu, KPK juga dapat melakukan penangkapan, penahanan, serta tindakan hukum lain yang diperlukan dalam tahapan penyidikan hingga penuntutan perkara korupsi.

Johanis menambahkan, kewenangan KPK tidak berhenti pada penyitaan.

Lembaga tersebut juga bertindak sebagai eksekutor untuk melaksanakan perampasan aset berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde.

Dalam pelaksanaannya, KPK bahkan dapat merampas aset lain milik terpidana yang bukan berasal langsung dari tindak pidana korupsi.

Langkah tersebut dapat ditempuh apabila harta hasil korupsi tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti atau memulihkan kerugian keuangan maupun perekonomian negara.

Aset yang telah dirampas selanjutnya dapat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan permintaan KPK.

Sebelum proses lelang, aset tersebut harus melalui penilaian atau appraisal.

Hasil penjualan aset kemudian digunakan untuk memenuhi kekurangan pembayaran uang pengganti atau pemulihan kerugian negara.

“Selanjutnya aset yang telah dirampas dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas permintaan KPK kepada KPKNL dengan terlebih dahulu dilakukan appraisal oleh KPKNL. Hasil lelang akan digunakan untuk menutupi kekurangan kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara,” tutur Johanis.

Johanis mengatakan, apabila nilai hasil lelang melebihi kewajiban pembayaran terpidana, selisihnya harus dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Namun, jika hasil penjualan belum mencukupi, KPK masih dapat menelusuri kekayaan lain milik terpidana untuk memenuhi kekurangan tersebut melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, Johanis menilai UU Perampasan Aset tidak perlu secara khusus mengatur ulang kewenangan KPK.

Menurut dia, mandat utama lembaga antirasuah tersebut telah berfokus pada penindakan tindak pidana korupsi.

Adapun persoalan perdata yang muncul dalam penanganan perkara korupsi dapat diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang mengalami kerugian.

Dia merujuk Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 UU Tipikor sebagai dasar hukum penyelesaian persoalan tersebut.

“Kalaupun UU tentang Perampasan Aset tidak mengatur kewenangan KPK, memang idealnya begitu karena tugas dan fungsi KPK hanya untuk memberantas tipikor. Kalau pun dalam penanganan perkara tipikor ada hubungannya dengan masalah perdata, maka KPK akan menyerahkan penanganannya kepada jaksa pengacara negara atau Instansi yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 UU Tipikor,” pungkas Johanis.

- Advertisement -

BACA LAINNYA

Harga Minyak Dunia Kembali Anjlok

JCCNetwork.id- Harga minyak mentah dunia kembali bergerak melemah pada perdagangan Kamis, 19 November 2026, setelah sempat mencatatkan penguatan pada sesi sebelumnya. Penurunan harga terjadi...

BERITA TERBARU

EKONOMI

TERPOPULER