KPK Periksa Kembali Sestama BNPB Rustian

BACA JUGA

OLAHRAGA

TECHNOLOGY

HIBURAN

JCCNetwork.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam perkembangan penyidikan terbaru, lembaga antirasuah tersebut memeriksa dua aparatur BNPB, termasuk Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian.

Pemeriksaan terhadap kedua saksi berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Selain Rustian, penyidik juga meminta keterangan dari Donny Immanuel Haratua Situmeang yang bertugas sebagai aparatur sipil negara (ASN) dengan jabatan Analis Kebencanaan di BNPB.

- Advertisement -

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. Ia menyampaikan bahwa proses permintaan keterangan terhadap kedua saksi dilakukan langsung oleh penyidik di kantor pusat KPK.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026), dikutip.

Pemanggilan kembali Rustian menjadi bagian dari upaya penyidik untuk memperjelas sejumlah aspek dalam perkara dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran kebencanaan. KPK diduga masih membutuhkan keterangan dari pejabat yang memiliki posisi strategis dalam struktur pengelolaan anggaran BNPB tersebut.

- Advertisement -

Pemeriksaan kali ini juga bukan yang pertama bagi Rustian. Sebelumnya, ia telah dimintai keterangan oleh penyidik KPK selama kurang lebih tujuh jam pada Selasa (27/10/2026).

Dalam pemeriksaan terdahulu, penyidik mendalami sejumlah persoalan yang berkaitan dengan keberadaan tenaga ahli di lingkungan BNPB serta kewenangan dalam penetapan pejabat pengadaan barang dan jasa.

Salah satu materi yang diklarifikasi adalah status kepegawaian dua tenaga ahli, yakni Bima Setiawan (BMS) dan Richard Erlangga (RIC). Bima diketahui merupakan adik dari mantan Kepala BNPB Suharyanto, sementara Richard juga tercatat sebagai tenaga ahli kepala BNPB pada periode tersebut.

Selain itu, penyidik turut meminta penjelasan mengenai posisi Rustian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), khususnya terkait kewenangannya dalam menentukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Keterangan tersebut dinilai penting untuk menelusuri mekanisme pengambilan keputusan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran penanganan bencana.

Berawal dari OTT terhadap 15 orang

Kasus dugaan korupsi dana kebencanaan BNPB ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Jakarta pada Selasa (13/10/2026).

Dalam operasi tersebut, tim penindakan KPK mengamankan sebanyak 15 orang yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara penyimpangan pengadaan barang dan jasa menggunakan Dana Siap Pakai.

Setelah mengamankan sejumlah pihak, KPK kemudian melakukan pemeriksaan intensif selama 1 x 24 jam. Penyidik juga melaksanakan gelar perkara bersama jajaran pimpinan untuk menentukan arah penanganan kasus tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal dan gelar perkara, KPK memutuskan meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Dalam proses tersebut, lembaga antirasuah menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Rustian termasuk salah satu pihak yang sempat diamankan dalam rangkaian OTT tersebut. Namun, setelah menjalani pemeriksaan, KPK memutuskan untuk melepaskannya karena pada saat itu penyidik belum menemukan bukti yang cukup mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

Meski demikian, pemeriksaan kembali terhadap Rustian menunjukkan bahwa penyidik masih memerlukan informasi tambahan untuk mengungkap secara menyeluruh proses pengelolaan anggaran serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB.

Lima orang ditetapkan sebagai tersangka

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka yang diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian penyimpangan pengadaan barang dan jasa menggunakan dana kebencanaan.

Mereka adalah Bima Setiawan (BMS), yang merupakan tenaga ahli kepala BNPB sekaligus adik mantan Kepala BNPB Suharyanto.

Selanjutnya, Richard Erlangga (RIC), yang juga menjabat sebagai tenaga ahli kepala BNPB pada saat perkara tersebut berlangsung.

Tersangka berikutnya adalah Gabriel Purwaka Sigit (GPS), yang menjabat sebagai kepala sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB.

Sementara dua tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Syifa Nrika Ghifarin (SNG) dan Gery Prasetiawan (GER).

Penetapan kelima tersangka tersebut menjadi bagian dari pengembangan penyidikan KPK untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan kewenangan, pengaturan pengadaan, serta aliran uang yang berkaitan dengan penggunaan anggaran penanganan bencana.

KPK telusuri dua klaster perkara

Dalam mengusut kasus ini, KPK membagi penyidikan ke dalam dua klaster utama, yakni dugaan konflik kepentingan dan dugaan suap.

Klaster konflik kepentingan berkaitan dengan dugaan adanya hubungan atau kepentingan tertentu yang memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB.

Sementara klaster suap berfokus pada dugaan pemberian maupun penerimaan uang yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek pengadaan menggunakan Dana Siap Pakai.

Pembagian tersebut dilakukan untuk mempermudah penyidik mengurai konstruksi perkara, mengidentifikasi peran masing-masing pihak, serta menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pejabat lain.

KPK juga membuka peluang untuk mendalami dugaan keterlibatan mantan Kepala BNPB Suharyanto dalam perkara tersebut. Penelusuran ini menjadi bagian dari upaya penyidik memastikan apakah terdapat pihak lain yang turut berperan dalam rangkaian dugaan penyimpangan anggaran kebencanaan.

Barang bukti mencapai Rp5,47 miliar

Dalam rangkaian OTT tersebut, KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara. Total nilai barang bukti yang disita mencapai sekitar Rp5,47 miliar.

Barang bukti tersebut terdiri atas berbagai bentuk aset, mulai dari uang tunai dalam mata uang rupiah dan asing, emas, tabungan emas, hingga aset kripto.

Rinciannya, penyidik mengamankan uang tunai sebesar Rp3,35 miliar. Selain itu, terdapat uang dalam mata uang asing berupa 7.500 dolar Amerika Serikat dan 9.000 dolar Singapura.

KPK juga menyita emas fisik sebanyak 56 keping dengan berat keseluruhan 133 gram. Nilai emas tersebut diperkirakan mencapai Rp315,8 juta.

Tidak hanya emas fisik, penyidik turut menemukan tabungan emas dengan berat sekitar 192 gram yang memiliki nilai sekitar Rp452 juta.

Sementara itu, aset dalam bentuk mata uang kripto yang turut diamankan diperkirakan bernilai Rp1,10 miliar.

Temuan berbagai jenis aset tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam proses penyidikan. KPK perlu menelusuri asal-usul kepemilikan, hubungan aset dengan para pihak yang diperiksa, serta kemungkinan keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa.

Melalui pemeriksaan saksi secara berkelanjutan, pendalaman dua klaster perkara, serta penelusuran barang bukti, KPK berupaya mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan penggunaan Dana Siap Pakai di lingkungan BNPB.

Penyidikan ini juga diharapkan dapat menjelaskan bagaimana proses pengadaan yang seharusnya mendukung penanganan bencana justru diduga menjadi objek praktik korupsi. Pasalnya, Dana Siap Pakai merupakan anggaran yang diperuntukkan bagi kebutuhan penanganan kedaruratan bencana dan memerlukan pengelolaan yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

- Advertisement -

BACA LAINNYA

DPR Siapkan Pengawas Independen UU Perampasan Aset

JCCNetwork.id- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak hanya mengatur mekanisme pengambilalihan aset hasil tindak pidana, tetapi juga dilengkapi sistem...

BERITA TERBARU

EKONOMI

TERPOPULER