AqJCCNetwork.id – Petugas Imigrasi Bandara Internasional Juanda, Surabaya, menggagalkan keberangkatan dua warga negara Indonesia (WNI) yang diduga hendak bergabung sebagai tentara bayaran di Rusia.
Pencegahan dilakukan pada Rabu (18/11/2026) setelah petugas menemukan sejumlah kejanggalan dalam pemeriksaan keimigrasian.
Kepala Kantor Imigrasi Juanda, Agus Winarto, mengatakan kedua WNI tersebut awalnya mengaku akan melakukan perjalanan wisata ke Thailand selama 10 hari dengan transit di Singapura.
Namun, hasil pemeriksaan lebih lanjut mengungkap adanya dugaan tujuan perjalanan ke Rusia.
Kecurigaan petugas muncul setelah menemukan ketidaksesuaian informasi perjalanan yang disampaikan keduanya.
Petugas juga mendapati riwayat pembatalan tiket pada 7 November 2026.
Dari pemeriksaan lanjutan, kedua WNI mengaku mendapat tawaran pekerjaan sebagai petugas keamanan di Rusia melalui media sosial Facebook.
Namun, penelusuran terhadap percakapan dengan pihak perekrut menunjukkan indikasi pekerjaan tersebut berkaitan dengan aktivitas militer.
“Awalnya mereka mengaku hendak berwisata ke Thailand selama sepuluh hari. Namun, setelah kami dalami, ternyata tujuan sebenarnya adalah Rusia. Dari komunikasi yang ditunjukkan, terdapat indikasi bahwa tawaran pekerjaan tersebut mengarah pada perekrutan tentara bayaran,” kata Agus pada Kamis (19/11/2026),dikutip.
Berdasarkan temuan tersebut, petugas Imigrasi menerapkan tindakan penundaan keberangkatan atau Not OK to Board terhadap kedua WNI.
Selanjutnya, mereka diserahkan kepada Satgas PAM sebelum diteruskan ke Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
“Ini untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Agus.
Sementara itu, Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri, terutama yang disebarkan melalui media sosial dengan menjanjikan penghasilan besar.
“Jangan sampai harapan mendapatkan penghasilan besar justru membawa seseorang ke medan perang. Risikonya bukan hanya kehilangan kewarganegaraan Indonesia, namun juga kehilangan nyawa,” ujar Hendarsam.
Menurut Hendarsam, calon pekerja migran perlu memastikan legalitas perusahaan perekrut, kejelasan jenis pekerjaan, serta prosedur penempatan sebelum menerima tawaran kerja di negara lain.
Ia mengingatkan, tawaran pekerjaan yang tidak jelas berpotensi menjerumuskan masyarakat ke dalam aktivitas berbahaya, termasuk keterlibatan dalam konflik bersenjata.
“Jangan sampai harapan mendapatkan penghasilan besar justru membawa seseorang ke medan perang. Risikonya bukan hanya kehilangan kewarganegaraan Indonesia, namun juga kehilangan nyawa,” ujar Hendarsam.
Hendarsam juga menjelaskan bahwa keterlibatan WNI dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden dapat berakibat pada hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
“Apabila kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan negara lain, seseorang berisiko menjadi stateless atau tanpa kewarganegaraan. Konsekuensinya sangat besar dan dapat memengaruhi seluruh masa depannya,” ujar Hendarsam.
Dia menambahkan, seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan negara lain berisiko menjadi stateless atau tidak memiliki kewarganegaraan.
Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan serius terhadap hak dan masa depan orang yang bersangkutan.
Karena itu, Hendarsam menegaskan pengawasan keimigrasian tidak hanya berkaitan dengan administrasi perjalanan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya negara melindungi keselamatan warga negara dan menjaga kepentingan nasional.
“Pemeriksaan Imigrasi bukan untuk mempersulit masyarakat, tetapi justru untuk melindungi. Kami ingin memastikan masyarakat tidak menjadi korban tawaran kerja yang menyesatkan atau aktivitas yang membahayakan keselamatan. Melalui semangat Imigrasi untuk Rakyat, kami berkomitmen melindungi warga negara sekaligus menjaga kedaulatan Indonesia,” ucap Hendarsam. Rizky.




