JCCNetwork.id- Pemerintah memperketat pengawasan di sektor kepabeanan dan cukai guna menutup potensi kebocoran penerimaan negara, terutama dari peredaran rokok ilegal dan barang terlarang. Langkah ini ditegaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan sekaligus menjaga stabilitas fiskal nasional.
Dalam taklimat media APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (5/5/2026), Purbaya menegaskan bahwa penindakan terhadap pelanggaran, khususnya rokok tanpa pita cukai, akan terus diperkuat. Pemerintah, kata dia, tidak akan memberi ruang bagi praktik ilegal yang merugikan negara.
“Kalau ada yang ilegal, kita tutup. Kita tidak akan biarkan,” ujar Purbaya dalam Taklimat Media APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).
Data Kementerian Keuangan menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam penindakan rokok ilegal. Hingga periode terbaru, jumlah kasus mencapai 3.851 atau naik 26,7 persen dibandingkan sebelumnya. Sementara itu, barang bukti yang berhasil diamankan melonjak menjadi 422 juta batang, meningkat 66,4 persen.
Selain rokok ilegal, penindakan terhadap peredaran narkotika juga mengalami kenaikan. Tercatat 325 kasus berhasil diungkap dengan total barang bukti sekitar 1,27 ton. Pemerintah menilai langkah tegas ini penting untuk menjaga keamanan sekaligus mencegah kerugian negara dari aktivitas ilegal lintas sektor.
Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan untuk mendorong pelaku usaha rokok ilegal beralih ke sistem legal. Skema tersebut dirancang agar lebih terstruktur, dengan harapan dapat menekan peredaran barang ilegal sekaligus memperluas basis penerimaan negara.
Purbaya menegaskan, pengawasan akan dilakukan secara lebih ketat dan terintegrasi, termasuk dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui kanal pelaporan. Setiap laporan yang masuk dipastikan akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang konsisten.
“Kami tindaklanjuti semua laporan. Tidak ada yang kami diamkan,” ujarnya.
Langkah penguatan pengawasan ini diharapkan mampu menekan kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan iklim usaha yang lebih adil dan kompetitif.
Sementara itu, dari sisi fiskal, pemerintah memastikan posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Maret 2026 masih dalam kondisi terkendali. Defisit tercatat sebesar Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Purbaya menegaskan, pemerintah tetap menjaga defisit agar berada di bawah batas 3 persen hingga akhir tahun, sesuai dengan desain APBN. Ia juga mengingatkan bahwa perhitungan defisit tidak bisa diproyeksikan secara linear karena karakter penerimaan dan belanja negara bersifat fluktuatif mengikuti siklus ekonomi.
“Yang jelas sepanjang tahun akan kita kendalikan di bawah 3 persen, sesuai desain APBN,” ujar Purbaya dalam Taklimat Media APBN KiTa di kantornya.
Dari sisi kinerja, pendapatan negara hingga Maret 2026 mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen secara tahunan. Sementara itu, belanja negara terealisasi sebesar Rp815 triliun, meningkat 31,4 persen.
Menurut Purbaya, peningkatan belanja merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, terutama di tengah tekanan global. Meski demikian, disiplin fiskal tetap menjadi prioritas agar defisit tidak melebar di luar batas yang telah ditetapkan.
“Kita pastikan belanja terkendali, penerimaan kita tingkatkan, sehingga keseimbangan tetap terjaga,” jelas Purbaya.
Pemerintah juga memastikan kebutuhan pembiayaan tetap aman, didukung oleh tingginya minat investor terhadap surat utang negara. Dengan kondisi tersebut, APBN diyakini tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan nasional sepanjang 2026.
