JCCNetwork.id- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, membenarkan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait masih besarnya dana milik pemerintah daerah yang mengendap di perbankan, termasuk di DKI Jakarta.
Menurut Pramono, dana mengendap milik Pemprov DKI Jakarta saat ini mencapai Rp14,6 triliun.
Namun, ia menegaskan dana tersebut memang disiapkan untuk membayar berbagai proyek pembangunan ibu kota pada akhir tahun ini.
“Betul, 1000 persen betul, bukan 100 persen lagi. Tapi memang pola pembayaran APBD DKI biasanya terjadi lonjakan di akhir tahun. Itu yang sedang kami siapkan untuk pembayaran di akhir November dan Desember,” ujar Pramono saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).
Ia menjelaskan, fenomena ini bukan hal baru. Pada akhir 2023, dana mengendap DKI tercatat sebesar Rp16 triliun, sementara pada 2024 bahkan mencapai Rp18 triliun.
Bahkan, kata Pramono, Pemprov DKI sempat meminta tambahan transfer dana sebesar Rp10 triliun kepada Kementerian Keuangan.
Meski demikian, Pramono menyatakan bersyukur karena penerimaan pajak Jakarta hingga saat ini tetap memenuhi bahkan melampaui target.
Ia memastikan seluruh dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan Jakarta yang lebih nyaman dan aman bagi masyarakat.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti rendahnya serapan anggaran pemerintah daerah.
Ia mencatat, hingga akhir September 2025, dana milik pemda yang mengendap di bank mencapai Rp234 triliun, dengan DKI Jakarta sebagai penyumbang tertinggi sebesar Rp14,6 triliun.
“Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang pemda yang menganggur di bank sampai Rp234 triliun. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” kata Purbaya
