JCCNetwork.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa Riefian Fajarsyah atau Ifan Seventeen wajib melaporkan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara setelah ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN). Kewajiban ini merupakan bagian dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang harus dipenuhi oleh pejabat yang menduduki jabatan tertentu.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa Ifan termasuk dalam kategori yang diwajibkan melaporkan LHKPN.
“Yang bersangkutan masuk dalam kategori wajib lapor,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (19/3/2025).
Hingga saat ini, Ifan belum menyerahkan laporan harta kekayaannya kepada KPK. Budi mengingatkan bahwa batas waktu yang diberikan bagi Ifan untuk menyampaikan LHKPN adalah tiga bulan sejak resmi dilantik atau diangkat dalam jabatannya tersebut.
“Batas waktu penyampaian LHKPN-nya tiga bulan sejak dilantik atau pengangkatan pada jabatan tersebut,” ujar Budi.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Ifan Seventeen sebagai Direktur Utama PT PFN. Keputusan ini sempat mengundang perhatian publik dan ramai diperbincangkan di media sosial, mengingat latar belakang Ifan yang dikenal sebagai vokalis grup band Seventeen.
Menanggapi hal ini, Juru Bicara Kementerian BUMN, Putri Violla, menjelaskan bahwa Ifan tidak hanya berkecimpung di dunia musik, tetapi juga memiliki pengalaman sebagai produser.
“Sebenarnya kalau kita lihat kiprahnya dari Ifan itu bukan cuma di dunia musik saja, karena sudah punya pengalaman jadi produser, sehingga kemudian bisa menjadi direksi,” katanya, Rabu (12/3/2025).
KPK mengingatkan bahwa kepatuhan dalam pelaporan LHKPN merupakan bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas pejabat publik. Jika dalam batas waktu yang ditentukan Ifan belum melaporkan hartanya, KPK dapat memberikan teguran atau sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
