JCCNetwork.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dalam pemberantasan korupsi dengan menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Selatan pada Minggu malam, 6 Oktober 2024. Dalam operasi tersebut, KPK berhasil mengamankan sejumlah pihak dan uang yang diduga terkait dengan praktik korupsi di wilayah tersebut.
“Kita mengamankan sekitar enam orang dari pihak pemberi dan penerima dengan sejumlah uang,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengutip Medcom.id, Senin (7/10/2024).
Meski demikian, Ghufron masih enggan untuk mengungkapkan identitas para pihak yang diamankan. Menurutnya, mereka saat ini sedang dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
“Pihak-pihak tersebut kita bawa bertahap melalui penerbangan komersial sehingga tidak bisa dalam 1 jadwal, nanti kalau sudah terkumpul kami akan sampaikan melalui konpers,” ujar Ghufron.
Dalam OTT ini, KPK juga menemukan sejumlah uang yang diduga erat kaitannya dengan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor. Berdasarkan keterangan dari Wakil Ketua KPK lainnya, Alexander Marwata, uang tersebut diduga bukan untuk orang kepercayaan Sahbirin yang tertangkap, melainkan untuk sang gubernur sendiri. Namun, uang tersebut belum sempat sampai ke tangan Sahbirin.
“Patut diduga. Uang baru nyampe di tangan orang yang diduga kepercayaan gubernur,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata melalui keterangan tertulis, Senin, 7 Oktober 2024.
Saat ini, para pihak yang terlibat dalam OTT tersebut masih dalam proses pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK. Lembaga Antirasuah itu berjanji akan menentukan status hukum mereka dalam waktu 1×24 jam sejak penangkapan dilakukan. Pemeriksaan lebih lanjut diharapkan dapat mengungkap secara lebih jelas peran dari masing-masing pihak dan aliran uang yang terlibat dalam kasus ini.
Operasi ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk terus menindak tegas segala bentuk tindak pidana korupsi, terutama di tingkat pemerintahan daerah. KPK berkomitmen untuk menindak semua pihak yang terbukti terlibat, termasuk pejabat tinggi daerah jika ditemukan bukti kuat keterlibatan mereka dalam kasus ini.
