JCCNetwork.id- Pemerintah Kota Depok melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) terus menuntaskan proses penetapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Hingga 19 November 2025, sebanyak 7.079 usulan telah resmi dikirimkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk diverifikasi.
Data BKN Regional III mencatat, dari total usulan tersebut, 6.663 berkas telah dinyatakan disetujui (ACC). Sementara itu, 274 usulan dikategorikan Berkas Tidak Sesuai (BTS) dan 142 lainnya masih dalam tahap pemeriksaan final oleh BKN.
Kepala BKPSDM Kota Depok, Rahman Pujiarto, menyampaikan bahwa rangkaian verifikasi di BKN kini berada pada fase penyelesaian. Pemkot Depok menargetkan penyerahan Surat Keputusan (SK) PPPK Paruh Waktu dilakukan pada awal Desember 2025, meskipun tanggal pastinya menunggu konfirmasi resmi dari BKN.
“Awal Desember akan dilakukan pemberian SK. Namun untuk tanggal pastinya, kami masih menunggu semua proses rampung di BKN,” tuturnya.
“Mohon seluruh peserta untuk tetap sabar menunggu, karena akan ada arahan lebih lanjut dari Pemkot Depok,” sambungnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan, Data, Kepangkatan dan Pensiun BKPSDM Depok, Taufik Iman Raharjo, menjelaskan bahwa pihaknya tengah melakukan perbaikan berkas bagi usulan yang berstatus BTS. Perbaikan dilakukan sesuai ketentuan BKN agar seluruh usulan dapat segera dituntaskan.
“Tahap penetapan NI PPPK Paruh Waktu sebagian besar sudah di-acc BKN. Namun masih ada berkas yang berstatus BTS dan itu sedang kami perbaiki sesuai ketentuan BKN. Proses ini tetap berjalan dan akan diselesaikan secepatnya,” tandasnya.
Pemkot Depok menegaskan bahwa seluruh tahapan penetapan PPPK Paruh Waktu akan dijalankan secara transparan dan sesuai regulasi kepegawaian. Para calon PPPK diminta untuk tetap menunggu arahan resmi yang akan disampaikan setelah seluruh berkas dinyatakan lengkap oleh BKN.
