JCCNetwork.id – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menerapkan sistem voucher digital dalam layanan transportasi serta penyaluran bantuan sosial. Menurut Ahok, skema konvensional kini dinilai kurang efisien dan berpotensi menimbulkan kebocoran anggaran.
“Sistem tiket konvensional bisa diganti dengan digital. Zaman berubah, mesin parkir dulu relevan, sekarang semua tukang parkir punya HP. Kenapa tidak digital saja?” ujar Ahok saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Ahok menjelaskan, sistem voucher digital tidak sama dengan pemberian bantuan tunai atau diskon biasa.
Dalam mekanismenya, masyarakat menerima poin atau kredit digital yang dapat digunakan untuk transportasi atau belanja kebutuhan pokok. Jika voucher tidak digunakan dalam periode tertentu, dana otomatis kembali ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kalau kasih voucher digital dengan mekanisme cashback, uang yang tidak terpakai akan kembali ke APBD. Ini berbeda dengan bantuan konvensional yang rawan disalahgunakan,” ujar politikus PDI Perjuangan tersebut.
Selain efisiensi anggaran, Ahok menilai sistem digital lebih aman karena semua transaksi terekam di platform elektronik, memudahkan pengawasan dan menekan potensi penyalahgunaan dana.
Ia mencontohkan praktik serupa yang diterapkan di beberapa negara maju, termasuk Singapura.
“Beliau (Pramono Anung) juga melihat praktik di Singapura, semua serba digital,” tambah Ahok.
