JCCNetwork.id- Ketua DPD Repdem DKI Jakarta sekaligus Koordinator Lapangan aksi kawal Hasto, Jimmy Fajar, ST, menegaskan bahwa Hasto Kristiyanto harus dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Hal ini disampaikan Jimmy saat memimpin massa Repdem yang menggelar aksi mengepung pengadilan untuk memberikan dukungan terhadap Hasto.
Menurut Jimmy, jalannya persidangan selama ini menunjukkan banyak kejanggalan. Ia menyoroti tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kamis (3/7/2025) yang meminta majelis hakim menjatuhkan vonis 7 tahun penjara dan denda Rp600 juta kepada Hasto. “Tuntutan itu tidak memiliki dasar bukti yang kuat,” ujarnya lantang.
Jimmy mengungkapkan, saksi-saksi penyidik dari KPK yang dihadirkan oleh jaksa sama sekali tidak bisa membuktikan keterlibatan Hasto dalam dugaan kasus Harun Masiku. Bahkan para penyidik KPK yang bersaksi bukanlah pihak yang secara langsung melihat, mendengar, atau mengalami peristiwa yang mereka ceritakan di persidangan.
“Ketika ditanya oleh penasihat hukum Hasto, para saksi penyidik itu tak satupun menyebut nama Hasto terlibat seperti yang dituduhkan jaksa. Ini jelas mengada-ada,” tegas Jimmy.
Lebih lanjut, Jimmy juga menyinggung pledoi atau pembelaan Hasto yang dibacakan pada Kamis (10/7/2025). Dalam pledoi tersebut, Hasto secara gamblang mematahkan tuduhan jaksa dengan menyatakan tidak ada dasar hukum yang kuat mengaitkan dirinya dengan perkara Harun Masiku. Sementara replik atau bantahan jaksa yang dibacakan pada Senin (14/7/2025) pun dinilai gagal menjawab isi pledoi Hasto.
Jimmy menilai perkara ini sarat rekayasa hukum dan penyelundupan fakta yang justru terkuak dalam persidangan. Karena itu, pihaknya menduga kuat kasus ini hanyalah alat politik untuk membungkam demokrasi dan mengkriminalisasi tokoh-tokoh yang tidak tunduk pada kekuasaan Presiden Jokowi.
“Kami bahkan bertanya-tanya, tuntutan 7 tahun itu apakah hanya kebetulan, atau ada makna simbolis terkait mantan Presiden ke-7? Ini menguatkan dugaan kami ada kekuatan besar di balik kriminalisasi ini,” pungkas Jimmy.
