JCCNetwork.id- Kelompok jurnalis dari berbagai daerah mulai mengungkapkan keberatannya terhadap revisi Undang-Undang Nomor 32/2002 tentang Penyiaran yang saat ini tengah dibahas di DPR. Aksi penolakan ini mencapai titik tertinggi dengan unjuk rasa yang digelar oleh “Koalisi Kebebasan Pers Lampung” di Bundaran Adipura, Kota Bandar Lampung.
Menurut para jurnalis ini, beberapa pasal dalam rancangan UU Penyiaran tersebut merupakan ancaman serius terhadap kebebasan pers. Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah Pasal 50B Ayat (2) huruf c, yang menetapkan Standar Isi Siaran (SIS) dan melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Hal ini dianggap sebagai upaya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan akses informasi publik.
Di daerah lain, Jurnalis Sampang Bersatu juga menyatakan penolakan terhadap rancangan undang-undang (RUU) Penyiaran 2024. Dalam aksi protes mereka, para pekerja media ini membawa atribut demonstrasi seperti miniatur kamera, pamflet, bahkan keranda. Atribut tersebut kemudian dibakar di depan pintu gerbang DPRD sebagai simbol perlawanan terhadap RUU yang dinilai mengancam keberlangsungan profesi jurnalis dan kebebasan pers.
Kritik terhadap revisi UU Penyiaran ini semakin memanas seiring dengan semakin jelasnya dampak potensialnya terhadap kemerdekaan media dan kebebasan berekspresi. Para jurnalis menegaskan bahwa perlindungan terhadap kebebasan pers adalah prasyarat utama bagi tegaknya demokrasi yang sehat dan akuntabel. Keputusan DPR terkait revisi ini akan menjadi ujian penting bagi komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat.
