JCCNetwork.id- Gugatan yang diajukan oleh Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo di Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai politisasi bantuan sosial (bansos) dipertanyakan. Pasalnya, MK hanya memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil Pemilu, sehingga ia merasa heran mengapa Anies dan Ganjar membawa isu bansos ke dalam sidang.
“Apa urusannya bansos dengan sengketa pemilu? Di Mahkamah Konstitusi kok bicara bansos? Malu-maluin,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (1/4/2024), dikutip.
Ngabalin juga mempertanyakan permintaan tim hukum Anies dan Ganjar untuk menghadirkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK. Baginya, hal tersebut tidaklah perlu. Sebab, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan rekan-rekannya tidak terlibat dalam perselisihan hasil Pemilu yang sedang disidangkan di MK.
“Pemilu itu dilaksanakan oleh satu institusi yang namanya KPU, lembaga negara independen. Pemilu itu bukan dilaksanakan oleh pemerintah, enggak ada urusannya sebetulnya,” jelas Ngabalin.
Tambahan informasi, tim hukum Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK untuk menghadirkan sejumlah menteri dalam sidang. Mereka berkeinginan agar para menteri tersebut bersaksi mengenai dugaan politisasi bansos untuk memenangkan Prabowo-Gibran.
