JCCNetwork.id – Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menepis klaim tentang adanya pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan mantan Ketua KPK periode 2015-2019, Agus Rahardjo, yang dikabarkan membahas perkara korupsi KTP elektronik yang melibatkan Setya Novanto.
“Terkait dengan pernyataan Bapak Agus Rahardjo yang disampaikan di sebuah media, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, setelah dicek tidak ada pertemuan yang disebut-sebut dalam agenda presiden,” kata Ari Dwipayana, Jumat (1/12/2023).
Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa Setya Novanto harus mengikuti proses hukum di KPK, dan diyakini bahwa proses tersebut akan berjalan dengan baik. Pernyataan ini telah disampaikan dalam siaran pers yang diterbitkan melalui laman Sekretariat Kabinet RI pada 17 November 2017.
Ari juga menekankan bahwa proses hukum terhadap Setya Novanto pada tahun 2017 berjalan dengan baik dan berakhir dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
Selain itu, Ari mengklarifikasi bahwa revisi Undang-undang KPK pada tahun 2019 merupakan inisiatif DPR dan bukan inisiatif pemerintah. Ini perlu dipahami bahwa revisi tersebut terjadi dua tahun setelah penetapan tersangka terhadap Setya Novanto.
“Perlu diperjelas, bahwa revisi UU KPK pada tahun 2019 itu inisiatif DPR. Bukan inisiatif pemerintah,” katanya.
Tambahan informasi, Agus Rahardjo dalam sebuah acara yang dipandu oleh jurnalis senior Rosiana Silalahi pada Kamis (30/11/2023) malam. Agus menyebut bahwa Presiden Jokowi pernah meminta dirinya untuk menghentikan kasus korupsi KTP elektronik yang melibatkan Setya Novanto.
