JCCNetwork.id- Keterlibatan Gubernur Lemhanas, Andi Widjajanto dalam tim pemenangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo menjadi bukti pelanggaran etik pejabat publik. Sekaligus berpotensi terjadinya penyimpangan kewenangan yang berujung pada celah tindak korupsi.
“Standar etik pejabat publik sebenarnya sudah jelat tertuang dalam sejumlah peraturan, antara lain Tap MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; lalu UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,” jelas peneliti kebijakan publik IDP-LP, Riko Noviantoro, Kamis (12/10/2023).
Menurutnya kedewasaan pejabat publik kian mengalami degradasi. Kehendak pribadi untuk berpolitik dicampurkan dalam ruang kewenagnan sebagai pejabat publik. Akibatnya berbagai upaya dilakukan pejabat untuk mendapatkan kehendak politiknya.
Lebih celakanya lagi, sambung Riko standar etik pejabat publik yang tertuang dalam peraturan juga dibiarkan terjadi. Bahkan secara terang benderang dilakukan pejabat publik dihadapan masyarakat. Sesuatu yang menjatuhkan martabat dan marwah pemerintahan.
“Ada dua alasan utama etik pejabat publik harus dijaga. Pertama pejabat publik ada teladan bagi rakyat. Kedua pejabat publik adalah sumber kepercayaan publik terhadpa pemerintahan,” paparnya.
Dengan kata lain, Riko menegaskan pelanggaran etik pejabat publik mendorong hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, sekaligus merendahkan pribadi pejabat sebagai teladan. Pada akhirnya masyarakat pun akan melkaukan hal serupa.
Ketaatan terhadap peraturan, menurur Riko sepatutnya dicontohkan pejabat publik. Bukan sebaliknya pejabat publik justru melanggaran peraturan. Apalagi pelanggaran etik itu dapat membuka celah pelanggaran kewenangan yang akhirnya pada potensi korupsi.
“Jadi saya harap Gubernur Lemhanas mundurkan diri. Tanpa jadi gubenur pun Andi Widjajanto bisa makan dan hiduup layak. Sayang jika kewibawaan Andi runtuh,” tuturnya.
