JCCNetwork.id- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak hanya mengatur mekanisme pengambilalihan aset hasil tindak pidana, tetapi juga dilengkapi sistem pengawasan berlapis untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa salah satu langkah pengamanan yang disiapkan dalam regulasi tersebut adalah pembentukan badan pengawas independen. Lembaga ini dirancang dengan melibatkan unsur eksekutif dan legislatif untuk memastikan pelaksanaan aturan berjalan sesuai ketentuan hukum.
Penegasan tersebut disampaikan Habiburokhman menjelang pelaksanaan rapat paripurna ke-13 DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).
Menurut Habiburokhman, keberadaan badan pengawas independen menjadi bagian penting dalam menjawab berbagai kekhawatiran masyarakat terhadap penerapan aturan perampasan aset. Sebab, kewenangan yang diatur dalam undang-undang tersebut dinilai harus disertai pengawasan ketat agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
Habiburokhman yang juga bertindak sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset mengungkapkan, selama proses pembahasan dan penyerapan aspirasi publik, Komisi III DPR menerima sejumlah masukan mengenai kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penerapan regulasi tersebut.
Salah satu kekhawatiran yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan potensi penggunaan kewenangan perampasan aset sebagai alat untuk menekan pihak-pihak tertentu, termasuk lawan politik penguasa.
Selain itu, muncul pula kekhawatiran bahwa kewenangan tersebut dapat disalahgunakan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan intimidasi hingga pemerasan terhadap masyarakat.
“Kami mendapatkan masukan dari masyarakat bagaimana jika undang-undang perampasan aset digunakan oleh mereka yang berkuasa untuk menghabisi lawan-lawan politiknya, atau digunakan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan pemerasan kepada warga negara,” ungkapnya.
Masukan tersebut, kata Habiburokhman, menjadi perhatian serius dalam penyusunan ketentuan RUU Perampasan Aset. DPR bersama pemerintah berupaya memastikan regulasi tersebut tidak memberikan ruang bagi tindakan sewenang-wenang, baik oleh pejabat pemerintahan maupun aparat yang memiliki kewenangan penegakan hukum.
Karena itu, pengaturan mengenai mekanisme pengawasan ditempatkan sebagai salah satu unsur penting dalam rancangan regulasi tersebut. Pembentukan badan pengawas independen diharapkan dapat menjadi instrumen kontrol terhadap pelaksanaan kewenangan perampasan aset.
Dengan adanya lembaga pengawas tersebut, proses pelaksanaan undang-undang diharapkan dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel. Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan setiap tindakan perampasan aset memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak dilakukan berdasarkan kepentingan pribadi ataupun tekanan politik.
Habiburokhman menegaskan, berbagai ketentuan pengamanan yang disusun dalam draf RUU tersebut bertujuan mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan kewenangan sejak awal. Dengan demikian, aturan yang nantinya berlaku tidak hanya memberikan instrumen hukum untuk menangani aset yang berkaitan dengan tindak pidana, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara.
Di sisi lain, pembahasan RUU Perampasan Aset telah memasuki tahapan penting setelah Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama melalui rapat kerja pada Rabu (18/11/2026).
Rampungnya pembahasan tersebut menjadi perkembangan penting dalam perjalanan panjang pembentukan regulasi perampasan aset di Indonesia.
Gagasan mengenai perlunya aturan khusus untuk merampas aset yang berasal dari tindak pidana sebenarnya telah diperjuangkan selama kurang lebih 23 tahun oleh berbagai kalangan, termasuk pegiat antikorupsi.
Selama kurun waktu tersebut, kebutuhan terhadap instrumen hukum yang memungkinkan negara mengambil alih aset hasil kejahatan terus menjadi perhatian. Regulasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana, terutama kejahatan yang menghasilkan keuntungan ekonomi dalam jumlah besar.
Namun, di tengah harapan terhadap efektivitas aturan tersebut, aspek perlindungan hukum dan pengawasan tetap menjadi perhatian utama. Kewenangan perampasan aset harus dijalankan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam penegakan hukum.
Penyelesaian pembahasan tingkat pertama oleh DPR dan pemerintah sekaligus menandai langkah maju setelah penantian panjang selama lebih dari dua dekade.
Dengan berbagai mekanisme pengawasan yang disiapkan, DPR berharap RUU Perampasan Aset nantinya dapat menjadi instrumen hukum yang efektif untuk mendukung pemberantasan kejahatan sekaligus mencegah tindakan penyalahgunaan kekuasaan.
Habiburokhman menekankan bahwa kekhawatiran masyarakat terhadap potensi penyimpangan tidak boleh diabaikan. Oleh sebab itu, keberadaan pengawas independen dan aturan pengamanan lainnya menjadi bagian penting agar penerapan regulasi tersebut tetap berada dalam koridor hukum serta tidak merugikan masyarakat.




