JCCNetwork.id- Pemerintah mulai memberlakukan kebijakan wajib halal pada 18 Oktober 2026 sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Menjelang penerapan aturan tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyiapkan sejumlah ketentuan khusus bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).
Pengaturan khusus itu disusun untuk memastikan kewajiban sertifikasi halal dapat diterapkan secara tertib dan tidak menimbulkan beban yang berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha, terutama bagi pelaku UMK yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi berbagai persyaratan.
BPJPH juga tengah merumuskan ketentuan yang mencakup berbagai kondisi dalam rantai produksi dan perdagangan. Pengaturan tersebut antara lain berkaitan dengan produk yang dihasilkan pelaku usaha mikro dan kecil, penggunaan bahan baku maupun barang tertentu dalam proses produksi, serta produk yang berasal dari luar negeri.
Pemerintah menilai pengaturan secara khusus diperlukan agar penerapan kewajiban halal tidak dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik dan kondisi masing-masing pelaku usaha.
Selain memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen, kebijakan tersebut diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi dunia usaha. Dengan adanya ketentuan yang lebih jelas, pelaku usaha diharapkan dapat mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi serta menyesuaikan proses produksi dan perdagangannya dengan ketentuan jaminan produk halal.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa penerapan kewajiban halal tidak dimaksudkan untuk menghentikan aktivitas usaha ataupun membatasi ruang gerak pelaku bisnis.
Menurut dia, kebijakan tersebut harus dipahami sebagai upaya memberikan kepastian sekaligus menjamin masyarakat memperoleh informasi mengenai status kehalalan produk yang beredar.
“Saya pastikan bahwa halal ini bukan larangan, bukan pembatasan dan bukan pemaksaan,” ujar Ahmad Haikal Hasan dalam tayangan Primetime News Metro TV, Jumat 9 Oktober 2026.
Ahmad menekankan bahwa keberadaan aturan halal bukan berarti pemerintah melarang pelaku usaha menjalankan kegiatan bisnisnya. Pemerintah justru berupaya menata pelaksanaan ketentuan tersebut agar dapat diterapkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan pelaku usaha.
Pemberlakuan wajib halal sendiri merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Regulasi tersebut menjadi dasar penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia, termasuk pengaturan mengenai kewajiban sertifikasi bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.
Dengan semakin dekatnya batas waktu pemberlakuan kebijakan pada 18 Oktober 2026, BPJPH terus menyiapkan mekanisme dan ketentuan yang diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif.
Khusus bagi sektor UMK, pengaturan yang disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan perlindungan konsumen dan keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat.
Pemerintah juga berkepentingan memastikan penerapan aturan tersebut tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Karena itu, ketentuan mengenai produk UMK, bahan yang digunakan, barang tertentu, hingga produk impor menjadi bagian dari skema yang sedang disiapkan.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap sistem jaminan produk halal dapat diterapkan secara lebih terukur. Di sisi lain, pelaku usaha memiliki waktu dan pedoman yang lebih jelas untuk menyesuaikan kegiatan produksi serta perdagangan dengan ketentuan yang berlaku.
Pemberlakuan wajib halal pada akhirnya tidak hanya diarahkan pada aspek kepatuhan administratif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem produk halal yang memberikan perlindungan bagi konsumen sekaligus kepastian hukum bagi pelaku usaha.
