JCCNetwork.id- Presiden Prabowo Subianto mengundang perwakilan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/2/2026). Pertemuan tersebut digelar untuk membahas keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP).
Sejumlah pimpinan ormas Islam besar di Indonesia dipastikan menghadiri agenda tersebut, di antaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pertemuan dijadwalkan berlangsung pada siang hingga sore hari.
Wakil Ketua Umum MUI, Cholil Nafis, membenarkan adanya undangan resmi dari Istana Negara. Ia menyebut agenda pertemuan difokuskan pada diskusi terkait posisi dan sikap Indonesia terhadap BoP.
“Ya saya juga diundang siang ini. Yang sampai ke saya (informasinya agenda pertemuan diskusi) tentang BoP,” tutur Cholil, dilansir dari Antara.
Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal PBNU yang juga Menteri Sosial, Saifullah Yusuf. Ia memastikan pihaknya akan hadir memenuhi undangan Presiden.
“Iya benar ada agenda tersebut jam 14.00 WIB,” kata Gus Ipul.
Dari Muhammadiyah, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyatakan pihaknya juga menerima undangan resmi dari Istana. Ia menyebut Muhammadiyah akan diwakili oleh Ketua PP Muhammadiyah Syafiq Mughni bersama dirinya.
“Dari Muhammadiyah akan hadir Prof. Syafiq Mughni (Ketua PP Muhammadiyah) dan saya,” ujar Abdul Mu’ti.
Pertemuan ini berlangsung di tengah polemik keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace. Presiden Prabowo sebelumnya telah menandatangani piagam keanggotaan Indonesia dalam forum tersebut pada 22 Januari 2026, di sela forum World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss.
BoP merupakan forum internasional yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan tujuan mendorong perdamaian di wilayah Gaza. Namun, keanggotaan Indonesia dalam forum ini menuai kritik dari sejumlah kalangan, termasuk MUI.
MUI menilai keikutsertaan Indonesia dalam BoP tidak tepat, mengingat forum tersebut melibatkan Perdana Menteri Israel sebagai anggota, sementara Palestina tidak dilibatkan secara langsung. Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan sikap politik luar negeri Indonesia yang selama ini konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.
Selain itu, MUI juga mengkritisi adanya kewajiban pembayaran iuran keanggotaan bagi negara-negara anggota BoP. Menurut MUI, mekanisme tersebut berpotensi membebani negara dan tidak sejalan dengan semangat kemanusiaan.
Lebih lanjut, MUI menilai BoP berpotensi menjadi bentuk neokolonialisme dalam kemasan diplomasi perdamaian. Konsep “perdamaian semu” yang diusung dinilai tidak mengakui Palestina sebagai bangsa yang masih berada dalam kondisi terjajah dan berisiko melanggengkan pendudukan Israel atas wilayah Palestina.
Melalui pertemuan dengan ormas Islam, Presiden Prabowo diharapkan dapat menyerap masukan dan pandangan dari tokoh-tokoh keagamaan sebelum pemerintah mengambil langkah lanjutan terkait keanggotaan Indonesia dalam forum internasional tersebut.
