JCCNetwork.id- Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa peserta pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP/BLK) tidak cukup hanya menerima sertifikat.
Lulusan pelatihan harus memiliki kejelasan tindak lanjut, baik melalui penempatan kerja maupun berwirausaha lewat program Perluasan Kesempatan Kerja.
Yassierli mengatakan keberhasilan pelatihan vokasi tidak diukur dari jumlah peserta yang dilatih, melainkan dari seberapa banyak lulusan yang benar-benar bekerja atau mampu menciptakan usaha mandiri, seperti melalui program Tenaga Kerja Mandiri (TKM).
“Yang harus kita kejar bukan sekadar berapa orang dilatih, tapi berapa yang benar-benar bekerja setelah dilatih ataupun mereka yang dapat wirausaha,” ujar Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (9/12/2026).
Ia menambahkan, ukuran kinerja balai pelatihan kini bergeser dari sekadar aktivitas administratif dan laporan program menjadi capaian nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
Untuk itu, Yassierli meminta seluruh program pelatihan vokasi didukung oleh data yang valid dan dapat ditelusuri.
Data tersebut mencakup identitas peserta hingga status pascapelatihan, termasuk apakah lulusan BPVP atau BLK telah bekerja atau memulai usaha sendiri.
Menurutnya, pendekatan berbasis data menjadi kunci agar program pelatihan pemerintah tepat sasaran serta mudah dievaluasi secara berkala.
Di sisi lain, Yassierli mengungkapkan kapasitas BPVP Kemnaker saat ini baru mampu melatih sekitar 70 ribu orang per tahun, atau sekitar satu persen dari total pengangguran nasional.
Kondisi tersebut mendorong Kementerian Ketenagakerjaan melakukan transformasi balai pelatihan agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Transformasi tersebut mencakup penguatan fungsi balai sebagai pusat pelatihan vokasi, talent and innovation hub, pusat pelatihan dan penempatan bagi penyandang disabilitas, serta pusat rujukan peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah.
“Tujuan utamanya membangun kembali marwah dan kebanggaan Kemnaker melalui kinerja yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Latihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker Darmawansyah menyampaikan bahwa rapat koordinasi menjadi sarana untuk menyelaraskan program prioritas lintas unit, mulai dari pelatihan vokasi hingga penempatan tenaga kerja.
“Sinkronisasi dilakukan pada aspek waktu, mekanisme, hingga standar operasional prosedur (SOP) agar program ini selaras dan mudah dimonitor,” kata Darmawansyah.
