JCCNetwork.id- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan fokus utama penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Ibu Kota harus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja. Langkah ini dinilai sebagai solusi konkret untuk menekan angka pengangguran di Jakarta yang hingga kini masih menjadi salah satu persoalan mendasar.
Menurut Pramono, meski tingkat pengangguran terbuka di Jakarta tercatat lebih rendah dibandingkan angka nasional, Pemprov tetap perlu mengantisipasi potensi lonjakan pengangguran akibat dinamika ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Ia menyampaikan hal itu usai meninjau aktivitas di Stasiun MRT Fatmawati, Jakarta Selatan, Senin (15/9/2025).
“Jadi, tingkat pengangguran di Jakarta secara nasional dibandingkan dengan nasional memang kita lebih rendah. Tetapi, saya sendiri sudah meminta kepada seluruh jajaran supaya APBD kita itu menciptakan lapangan pekerjaan,” kata Pramono di Stasiun MRT Fatmawati, Jakarta Selatan, Senin (15/9/2025).
Sebagai bentuk implementasi, Pemprov DKI akan membuka rekrutmen besar-besaran untuk petugas juru padam kebakaran. Sedikitnya 1.000 formasi dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta telah disiapkan, dan hasil seleksi akan diumumkan pada Rabu, 17 September 2025.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta secara konsisten menggelar bursa kerja atau job fair. Program tersebut dianggap penting untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan sekaligus membuka akses lebih luas bagi warga dalam memperoleh pekerjaan formal.
“Maka, kenapa tadi misalnya dengan Damkar, besok akan diumumkan siapa yang lulus di awal. Hari Rabu akan diumumkan. Dan di tempat lain juga akan dilakukan yang sama, termasuk job fair yang diadakan,” ucapnya.
Pramono menekankan, langkah Pemprov DKI tidak berdiri sendiri. Pemerintah daerah, kata dia, harus bersinergi dengan pemerintah pusat agar strategi penurunan pengangguran dapat berjalan efektif.
“Pemerintah Jakarta berusaha untuk berperan serta bersama-sama dengan pemerintah pusat untuk menurunkan pengangguran,” ungkapnya.
Sebagai catatan, APBD Perubahan DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp91,86 triliun. Untuk tahun depan, rancangan APBD 2026 naik menjadi Rp95,35 triliun, atau meningkat 3,80 persen dibandingkan 2025. Kenaikan anggaran ini disebut akan diarahkan untuk memperkuat program prioritas, terutama dalam bidang penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat.
