JCCNetwork.id- Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat rampung dalam waktu empat tahun ke depan. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, setelah menerima pengarahan langsung dari Presiden Prabowo dalam sesi terakhir Retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada Minggu (27/10).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan bahwa pemindahan aparatur sipil negara (ASN) dari Jakarta ke IKN tidak perlu dilakukan secara serentak.
“Nanti kita lihat lah. Begini, lebih baik kan fokus ya, jadi tidak perlu semuanya berbondong-bondong,” katanya menjawab pertanyaan seputar keberlanjutan IKN, di Magelang, Jateng, Minggu (27/10).
Ia menegaskan pentingnya fokus dalam kunjungan kerja oleh kementerian-kementerian kunci, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian Keuangan.
Prasetyo menambahkan, kunjungan kementerian tidak perlu dilakukan secara massal, cukup oleh kementerian yang memiliki peran strategis dalam pembangunan IKN.
“Kalau hanya sekadar menengok ke sana, tidak perlu ramai-ramai. Cukup kementerian kunci,” tegasnya.
Terkait dengan peraturan presiden yang mengatur pemindahan ibu kota, Prasetyo menyatakan bahwa dokumen tersebut masih dalam proses kajian sebelum ditandatangani oleh Presiden Prabowo.
“Ya nanti kita lihat, kita pelajari. Begitu semua sudah siap, beliau yang akan menandatangani,” ujarnya.
Dalam sesi pengarahan yang sama, Raja Juli Antoni menyebutkan bahwa Presiden Prabowo telah menggarisbawahi kejelasan keputusan mengenai IKN.
“Dalam pengarahannya, Beliau menegaskan bahwa Bagi soal IKN sebenarnya sudah sangat jelas. Sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya,” tutur Raja Juli, di Magelang, Jawa Timur, Minggu (27/10).
“Bahkan Beliau sudah punya rencana akan merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi beliau IKN adalah “Ibu Kota Politik,” tambahnya.
Oleh karena itu, dalam kurun waktu empat tahun ke depan, tidak hanya gedung-gedung eksekutif yang akan dibangun, tetapi juga dua cabang trias politika lainnya, yakni gedung-gedung legislatif dan yudikatif.
“Beliau berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan Beliau berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN,” tandasnya.
Dengan target yang jelas dan rencana yang matang, pembangunan IKN diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia dan memperkuat sistem pemerintahan yang lebih efektif.
