JCCNetwork.id- Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka, pasangan presiden dan wakil presiden terpilih dari hasil Pemilu 2024, kini berada di jalur yang sulit untuk dijegal dalam proses pelantikan mereka.
Menanggapi pernyataan Gayus Lumbuun, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menegaskan bahwa aturan pelantikan yang tertuang dalam UUD 1945 telah tegas diatur.
“Jadi tidak ada celah untuk menunda atau membatalkan pelantikan Prabowo-Gibran karena pemilu sudah selesai, keputusan MK dan ketetapan KPU atas hasil Pilpres sudah ujar Bamsoet usai bertemu anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR di Jakarta, Jumat (10/5/24).
“Tahapan selanjutnya adalah pelantikan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 9,” ujarnya.
Bamsoet menekankan bahwa keputusan rakyat tak bisa digugat oleh siapapun.
Hasil kajian Badan Pengkajian MPR RI dan pandangan ahli hukum mendukung kekuatan penetapan KPU atas pasangan presiden terpilih, menjadikan pelantikan mereka hanya sebagai langkah administrasi, tanpa perdebatan di MPR.
“Tanpa ada perdebatan lagi di MPR karena hanya bersifat administrasi,” jelasnya.
