JCCNetwork.id- Kementerian Perhubungan membuka peluang bagi sektor swasta untuk mengelola pelabuhan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Ini pelan-pelan yang memang sudah terlihat bagus atau terlihat sudah boleh dilepas, untuk diberikan kepada pihak swasta,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Antoni Arif Priadi di sela Pertemuan Asosiasi Pelabuhan ASEAN (APA) ke-47 di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (14/11/2023), melansir Antara.
Walaupun detail pelabuhan mana yang berpotensi dielola oleh swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum diungkapkan, Antoni menyatakan bahwa pengelolaan oleh entitas bisnis dapat memberikan kemungkinan alokasi dana APBN untuk pembangunan pelabuhan di daerah terpencil.
“APBN akan kami gunakan untuk membangun lagi (pelabuhan) yang kecil di pelosok. Kalau dia (pelabuhan) sudah dikelola swasta, kami dapat konsesi dari mereka tapi pengoperasiannya bukan lagi menggunakan APBN, tapi dari pihak swasta,” tambahnya.
Dalam penyajian informasinya, Antoni Arif Priadi membahas skema investasi dan kemitraan potensial, termasuk melalui anggaran pemerintah (APBN), baik dari dana dalam negeri atau pinjaman, serta dukungan dari sektor swasta/BUMN. Selain itu, skema konsesi dan kemitraan antara pemerintah dan badan usaha (PPP) juga menjadi fokus.
Terkait skema konsesi, Antoni menyebutkan bahwa terdapat 34 pelabuhan konsesi dengan total investasi yang diperkirakan mencapai Rp100,89 triliun, di luar pelabuhan yang sudah ada. Sementara itu, untuk skema PPP, ada total 48 proyek pada tahun 2019, di mana tiga di antaranya adalah proyek pelabuhan.
Antoni juga menjelaskan bahwa berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional, terdapat 636 pelabuhan di Indonesia, termasuk 102 pelabuhan komersial dan 534 pelabuhan non-komersial, serta 1.321 rencana lokasi pelabuhan. Dalam mendukung rencana tersebut, kebijakan nasional terkait pelabuhan diarahkan untuk mendorong partisipasi investasi dari sektor swasta.
