JCCNetwork.id-Gelombang tinggi dan pasang air laut kembali mengancam kawasan pesisir Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), seiring masuknya musim barat.
Fenomena abrasi dan banjir rob dilaporkan semakin sering terjadi dan berdampak langsung pada permukiman warga serta aktivitas nelayan di sejumlah titik pantai.
Wilayah terdampak meliputi Pantai Ampenan, Bintaro, Pondok Prasi, hingga Mapak.
Di kawasan tersebut, gelombang laut tidak hanya menyebabkan genangan, tetapi juga merusak rumah warga dan menghambat aktivitas melaut.
Pada akhir Desember 2025, gelombang setinggi 5–6 meter menghantam kawasan Kampung Bugis, Ampenan.
Peristiwa itu mengakibatkan puluhan rumah rusak dan memaksa ratusan warga mengungsi sementara.
Kerugian ekonomi dialami masyarakat pesisir, terutama nelayan yang tidak dapat melaut selama beberapa hari.
Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Mataram melakukan penanganan darurat dengan memasang batu boulder sepanjang 280 hingga 300 meter di Kampung Bugis.
Selain itu, tanggul sementara dari geobag dibangun dengan dukungan Balai Wilayah Sungai (BWS).
Kepala Dinas terkait menyebutkan, pemasangan boulder dilakukan secara berjejer dan tidak permanen agar tetap memungkinkan nelayan menurunkan perahu.
Meski dinilai mampu meredam gelombang, metode ini diakui hanya sebagai solusi jangka pendek.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Mataram mengusulkan pembangunan pemecah gelombang permanen di Pantai Ampenan dan Bintaro.
Proyek tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp150 miliar dan bertujuan melindungi permukiman warga serta aset publik dari abrasi berkelanjutan.
Berdasarkan data pemerintah daerah, sekitar 500 kepala keluarga di kawasan Ampenan terdampak abrasi, terutama rumah-rumah yang berada di sempadan pantai.
Kondisi ini diperparah dengan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memprediksi gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter pada awal 2026.
Selain infrastruktur keras, Pemkot Mataram juga mendorong inovasi berbasis masyarakat. Salah satunya adalah penggunaan metode ban insang, yakni struktur penahan pasir yang terbuat dari ban mobil bekas yang disusun menyerupai insang ikan.
Metode ini dinilai lebih fleksibel, berbiaya rendah, dan ramah terhadap aktivitas nelayan.
Pasir yang tertahan oleh struktur tersebut berpotensi membentuk daratan baru yang dapat ditanami mangrove dan pohon waru sebagai penguat alami garis pantai.
Pemerintah daerah menilai inovasi ini dapat menjadi pelengkap mitigasi struktural di tengah keterbatasan anggaran.
Di sisi penataan ruang, Pemkot Mataram menyiapkan kawasan kampung nelayan aman seluas 2,3 hektare di Bintaro.
Kawasan tersebut direncanakan dilengkapi hunian rusunawa serta pasar ikan bersih guna mendukung keberlanjutan ekonomi nelayan terdampak abrasi.
Hingga proyek permanen terealisasi, pemerintah masih mengandalkan mitigasi sementara melalui boulder dan geobag, dengan alokasi anggaran cadangan sekitar Rp1,2 miliar untuk penanganan titik-titik kritis.
Pemerintah juga mengintensifkan kesiapsiagaan masyarakat, penguatan posko logistik, serta gotong royong melibatkan aparatur sipil negara.
Pemkot Mataram menegaskan bahwa penanganan abrasi dan rob merupakan upaya berkelanjutan yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Selain pembangunan fisik, edukasi masyarakat pesisir dan penguatan adaptasi lokal dinilai menjadi kunci dalam menghadapi ancaman bencana tahunan di wilayah pesisir.
