JCCNetwork.id- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa usulan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih memasuki tahap kajian dan belum menghasilkan keputusan apa pun. Proses penentuan besaran dan waktu kenaikan gaji dipastikan tidak dapat dilakukan secara instan karena harus mempertimbangkan kondisi fiskal negara serta produktivitas aparatur sipil negara (ASN).
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Luky Alfirman, mengungkapkan bahwa pihaknya baru menerima surat resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) terkait usulan kenaikan gaji tersebut. Menurutnya, pembahasan kini masih berada di tahap awal.
“Pada intinya, kita baru saja menerima surat dari MenPAN-RB. Saat ini tentu saja sedang kita kaji, sedang kita pertimbangkan. Kita belum mengambil keputusan apa pun, tapi faktor-faktor yang dipertimbangkan itu banyak. Ini bukan hanya sekadar kita naikkan gaji, tidak seperti itu,” ujar Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Luky Alfirman
Luky menjelaskan bahwa kajian mencakup evaluasi terhadap kinerja, produktivitas, serta kebutuhan reformasi birokrasi yang berjalan. Selain itu, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi faktor krusial dalam menentukan apakah penyesuaian gaji dapat dilakukan tahun ini.
Sejalan dengan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya telah menyampaikan bahwa meski Peraturan Presiden (Perpres) terkait struktur gaji ASN sudah diterbitkan—termasuk Perpres 79 Tahun 2025—pembahasan teknis bersama Kemenkeu belum dimulai secara mendalam. Ia menekankan bahwa proses penyesuaian gaji harus melalui serangkaian langkah berlapis, mulai dari kajian komprehensif, sinkronisasi anggaran, hingga penyusunan regulasi turunan.
Purbaya menambahkan bahwa pemerintah perlu memastikan kebijakan baru tersebut tidak membebani APBN maupun mengganggu stabilitas fiskal nasional. Karena itu, seluruh kementerian terkait diminta berhati-hati dan melakukan penghitungan detail sebelum mengambil keputusan final.
