JCCNetwork.id- Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, mengusulkan langkah drastis untuk meredam gejolak politik yang kian memanas. Ia menilai, Presiden Prabowo Subianto bersama pimpinan partai koalisi perlu segera melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap seluruh anggota DPR RI sebagai jalan keluar atas krisis kepercayaan publik.
Fernando mengingatkan, sejarah politik Indonesia pernah mencatat dekrit presiden sebagai jalan ekstrem ketika hubungan eksekutif dan legislatif membentur jalan buntu.
Pada 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden untuk membubarkan DPR dan kembali ke UUD 1945. Dua dekade kemudian, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga pernah mengeluarkan dekrit untuk membubarkan DPR, meski akhirnya tidak berjalan.
Namun, menurut Fernando, situasi sekarang berbeda. Bukan Presiden yang ingin membubarkan DPR, tetapi masyarakat yang turun ke jalan menuntut hal itu.
“Masyarakat saat ini sedang susah karena harga kebutuhan pokok yang naik dan masih banyak pengangguran tetapi para anggota menikmati kenaikan tunjangan rumah dengan nilai fantastis,” ujarnya, Minggu (31/8/2025
Gelombang aksi massa yang telah berlangsung berhari-hari, bahkan menimbulkan korban dan kerugian, dipicu oleh sikap DPR yang dinilai tidak berempati terhadap penderitaan rakyat. Saat harga kebutuhan pokok melonjak dan angka pengangguran masih tinggi, para wakil rakyat justru menikmati kenaikan tunjangan rumah dengan nilai fantastis.
Fernando menegaskan, jika tidak segera diatasi, amarah publik bisa semakin membahayakan stabilitas pemerintahan. Karena itu, ia mendorong Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra untuk lebih dulu melakukan PAW terhadap seluruh kadernya di DPR. Langkah serupa juga diminta kepada partai-partai koalisi.
“Semoga saja Presiden Prabowo bisa mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi situasi saat ini,” pungkasnya.
