JCCNetwork.id- Pemerintah Thailand secara resmi menetapkan status darurat militer di delapan provinsi yang berbatasan langsung dengan Kamboja pada Jumat (25/7/2025). Kebijakan ini dikeluarkan menyusul eskalasi konflik militer yang terjadi antara pasukan kedua negara di wilayah perbatasan timur.
Pengumuman darurat militer disampaikan langsung oleh Komando Pertahanan Perbatasan Thailand di Provinsi Chanthaburi dan Trat. Dalam pernyataan resminya, pihak militer Thailand menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai respons terhadap aksi agresi militer Kamboja yang dinilai sebagai bentuk invasi di sejumlah titik perbatasan yang selama ini disengketakan.
“Komando pasukan pertahanan perbatasan di Provinsi Chanthaburi dan Trat mengumumkan darurat militer di sejumlah daerah di provinsi tersebut, yang segera berlaku setelah Kamboja menggunakan kekuatan untuk menginvasi Thailand di sepanjang perbatasan,” demikian menurut pernyataan komando pertahanan, sebagaimana dikutip lembaga penyiaran PBS.
Ketegangan memuncak pada Kamis dini hari (24/7), ketika kontak senjata terjadi antara pasukan darat dari kedua negara. Bentrokan bermula dari baku tembak kecil yang kemudian meningkat dalam skala dan intensitas. Informasi mengenai korban dan kerusakan akibat insiden tersebut masih simpang siur, namun media lokal melaporkan adanya pergerakan pasukan tambahan serta pengamanan ketat di sejumlah pos militer Thailand.
Situasi ini menambah kekhawatiran masyarakat internasional atas stabilitas kawasan Asia Tenggara. Thailand dan Kamboja memang memiliki sejarah panjang perselisihan perbatasan, terutama di wilayah yang belum sepenuhnya disepakati secara hukum oleh kedua negara.
Pemerintah Thailand mengimbau warga di wilayah perbatasan untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti arahan dari otoritas keamanan. Beberapa titik evakuasi darurat dilaporkan telah disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan konflik bersenjata yang lebih luas.
Belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah Kamboja atas pengumuman darurat militer tersebut. Komunitas ASEAN dan sejumlah negara mitra diharapkan segera mengambil langkah diplomatik untuk meredam konflik dan mendorong proses dialog damai antara kedua pihak.
