JCCNetwork.Id- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa lembaganya terus mengusut dugaan kasus suap terkait proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR. Dalam kasus ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, telah ditetapkan sebagai tersangka dan diyakini akan diadili di pengadilan.
“Saya memiliki keyakinan bahwa, (kasus) ini akan menjadi kasus yang harus diselesaikan,” kata Setyo dalam keterangannya di Jakarta, yang dikutip pada Kamis (16/1).
Setyo mengatakan, kasus itu menjadi atensi publik saat ini. KPK tidak bisa membuatnya mangkrak, karena masyarakat membutuhkan kejelasan.
“KPK bertugas diawasi oleh masyarakat, ada dewan pengawas, ada inspektorat,” ujar Setyo. KPK memperbarui poster pencarian buronan Harun Masiku. Empat foto terbaru dia dipublikasikan ke publik.
Dalam upayanya mengembangkan kasus ini, KPK memperbarui poster pencarian buronan Harun Masiku. Empat foto terbaru Harun telah dirilis ke publik. Harun menjadi salah satu aktor kunci dalam kasus ini, dan upaya pencarian terus dilakukan. Pada Juni 2024, KPK berhasil menyita mobil milik Harun yang ditemukan terparkir selama dua tahun di sebuah apartemen di Jakarta.
Selain Harun Masiku, KPK juga menetapkan Hasto Kristiyanto dan Donny Tri Istiqomah, seorang advokat sekaligus kader PDIP, sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat dalam dugaan suap kepada mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan.
Namun, Hasto tidak hanya dijerat dengan dugaan suap, tetapi juga dengan pasal perintangan penyidikan. Ia diduga melakukan berbagai cara untuk menghalangi proses hukum, termasuk memerintahkan Harun untuk merusak ponselnya dan melarikan diri usai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK.
KPK telah mengeluarkan pencegahan ke luar negeri terhadap Hasto Kristiyanto. Selain itu, larangan bepergian juga diberlakukan terhadap mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, yang diduga turut memiliki keterkaitan dalam kasus ini.
KPK menegaskan bahwa kasus ini akan terus didalami hingga semua pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum. Dengan sorotan publik yang tinggi, KPK berkomitmen untuk menjaga transparansi dan integritas dalam proses penyelesaian kasus ini.
